Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Program Jokowi Bagi-Bagi Sertifikat Tanah Bukan Reformasi Agraria!

RABU, 20 FEBRUARI 2019 | 14:48 WIB | LAPORAN:

Program sertifikat tanah Jokowi memberi banyak manfaat. Rakyat jadi punya legalisasi atas tanah yang sudah dimiliki.

Selain itu juga berdampak positif secara finansial dan ekonomis.

Ekonom senior Rizal Ramli pun memuji program Jokowi ini.


"Membagikan hak pakai kehutanan sosial, bagus, tapi itu bukan reformasi agraria. Reformasi agraria adalah membagi tanah untuk rakyat," ujar Rizal dalam diskusi kondang mingguan TV One, Selasa malam (19/2).  

Rizal mengaku justru kaget dengan pandangan rival Jokowi, Prabowo Subianto yang dinilainya terlalu progresif.

"Pandangan Pak Prabowo semua ini harus negara, itu pandangan terlalu progresif. Kami ingin seperti Mahathir bagi tanah 5 hektar kepada siapapun orang Malaysia yang mau pindah dari barat ke timur. Abis itu disuruh tanam sawit, karet, coklat dan dikasih credit cost for living," urai Rizal.

Terbukti strategi Mahathir tersebut sukses dalam lima tahun membuat Malaysia makmur. Banyak orang Malaysia tertarik untuk pindah tempat tinggal.

"Nah malas orang Malaysia, mau tukang kebon dia panggillah 3 juta orang Indonesia, terutama NU, nahdliyin buat kerja di Malaysia," imbuh Rizal.

Padahal dibandingkan Malaysia, menurut Rizal, lahan Indonesia  8-10 kali jauh lebih luas. Seharusnya pemerintah berani membagi tanah 7 hektar untuk setiap orang Indonesia.

"KIta beri credit cost of living, lima tahun mereka menjadi sangat kaya. Nanti orang Indonesia malas-malas kita minta orang Bangladesh kerja di kebon-kebon," kata Rizal agak berkelakar. [wid]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya