Berita

Jokowi/Net

Politik

Bara JP: Bagi-Bagi Sertifikat Jokowi Bisa Dongkrak Pendapatan 6,3 Juta Rakyat

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 20:59 WIB | LAPORAN:

Sebanyak 2,6 juta hektare lahan konsesi hutan telah dibagikan kepada rakyat selama era Presiden Joko Widodo. Per orang mendapat jatah 2 hektare dari pembagian itu.

“Sehingga masyarakat yang kebagian tanah adalah 1,3 juta orang,” terang Pengurus DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Viktor S Sirait dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/2).

Menurutnya, pilihan Jokowi membagi lahan konsesi hutan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang kurang beruntung.


"Ini bukti Jokowi pro masyarakat kecil, masyarakat kurang beruntung yang terpinggirkan selama ini," jelasnya.

Dia yakin pemberian lahan juga akan membantu negara dalam memenuhi ketahanan pangan nasional. Sebab, lahan tersebut menjadi produktif untuk lahan pangan. Apalagi, Jokowi menargetkan akan membagikan 12,7 hektare lahan kepada rakyat.

"Andai lahan ini ditanami padi dengan asumsi produksi per hektare 6 ton, dua kali panen per tahun, maka jika ada lahan seluas 12,7 juta hektare akan ada peningkatan produksi beras yang cukup signifikan,” tegas Viktor.

“Jika lahan itu digunakan dengan benar, maka akan ada 6,3 juta keluarga yang kurang beruntung akan meningkat drastis pedapatannya," ucapnya,” sambungnya.

Pernyataan Viktor ini berkaitan dengan terungkapnya jumlah lahan yang dimiliki calon presiden, Prabowo Subianto dalam debat kedua Pilpres 2019.

Rival Prabowo, Jokowi mengungkap bahwa ketua umum Gerindra itu memiliki lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.

“Jika ini dibagi ke masyarakat maka akan ada 170.000 masyarakat yang mendapatkan tanah dengan masa pakai 35 hingga 50 tahun," ujarnya. [ian]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya