Berita

Massa aksi dari Komunitas Orang Asli Papua/Net

Hukum

Komunitas Papua Minta KPK Tidak Cawe-cawe Politik

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 18:23 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memohon maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua terkait sikap lembaga antirasuah itu yang diduga kuat hendak menarget Gubernur Papua Lukas Enembe.

Tuntutan itu disampaikan massa aksi dari Komunitas Orang Asli Papua saat menggeruduk gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Mereka menilai jajaran KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo telah melakukan dugaan hal menyimpang dengan membidik Lukas Enembe yang tidak bersalah.


"KPK stop intimidasi dan kriminalisasi. KPK harus bekerja secara profesional dan transparan," kata koordinator aksi, John Manufandu.

Pemantauan penyidik KPK yang diduga akan berujung operasi tangkap tangan (OTT) saat rapat Pemprov Papua dan DPRD Papua di Hotel Borobudur Jakarta pada 2 Februari lalu, dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter yang diduga sengaja dilakukan oknum KPK.

Komunitas Orang Papua Asli juga mengimbau KPK agar tidak bermain politik. Pasalnya, ada dugaan pesanan politik guna membuat sentimen negatif terhadap Lukas Enembe.

"Namun bagi yang sudah merasakan kinerja positif yang selama ini dilakukan Gubernur Lukas Enembe di tanah Papua membuat rakyat tetap yakin Gubernur Lukas Enembe tidak bersalah," ujar John Manufandu.

Mereka juga mendesak KPK secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Lantaran apa yang dilakukan KPK telah mencedrai hati masyarakat Papua.

"KPK hentikan upaya kriminaliasi terhadap Gubernur Lukas Enembe. KPK harus segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat Papua, atas semua upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin kami," tegas John Manufandu. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya