Berita

Massa aksi dari Komunitas Orang Asli Papua/Net

Hukum

Komunitas Papua Minta KPK Tidak Cawe-cawe Politik

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 18:23 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memohon maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua terkait sikap lembaga antirasuah itu yang diduga kuat hendak menarget Gubernur Papua Lukas Enembe.

Tuntutan itu disampaikan massa aksi dari Komunitas Orang Asli Papua saat menggeruduk gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Mereka menilai jajaran KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo telah melakukan dugaan hal menyimpang dengan membidik Lukas Enembe yang tidak bersalah.


"KPK stop intimidasi dan kriminalisasi. KPK harus bekerja secara profesional dan transparan," kata koordinator aksi, John Manufandu.

Pemantauan penyidik KPK yang diduga akan berujung operasi tangkap tangan (OTT) saat rapat Pemprov Papua dan DPRD Papua di Hotel Borobudur Jakarta pada 2 Februari lalu, dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter yang diduga sengaja dilakukan oknum KPK.

Komunitas Orang Papua Asli juga mengimbau KPK agar tidak bermain politik. Pasalnya, ada dugaan pesanan politik guna membuat sentimen negatif terhadap Lukas Enembe.

"Namun bagi yang sudah merasakan kinerja positif yang selama ini dilakukan Gubernur Lukas Enembe di tanah Papua membuat rakyat tetap yakin Gubernur Lukas Enembe tidak bersalah," ujar John Manufandu.

Mereka juga mendesak KPK secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Lantaran apa yang dilakukan KPK telah mencedrai hati masyarakat Papua.

"KPK hentikan upaya kriminaliasi terhadap Gubernur Lukas Enembe. KPK harus segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat Papua, atas semua upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin kami," tegas John Manufandu. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya