Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

PT Aquafarm Nusantara Dan Perusahaan Perusak Danau Toba Lain Harus Angkat Kaki

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 15:43 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Perusahaan yang melakukan pencemaran di Danau Toba seperti PT Aquafarm Nusantara, PT Japfa, Simalem Resort, PT Allegrindo Nusantara dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) harus angkat kaki dari kawasan Danau Toba. Hal ini disampaikan oleh massa yang menamakan diri Aliansi Peduli Danau Toba saat berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara, Senin (18/2/2019).

Koordinator aksi yang juga merupakan Ketua Horas Bangso Batak, Lamsia Sitompul dalam orasinya mengatakan perusahaan-perusahaan ini membuang limbahnya ke Danau Toba sehingga membuat danau tersebut menjadi rusak karena limbah yang dibuang langsung ke danau.

"Saa ini kualitas air Danau Toba sangat buruk, sangat bau dan tidak layak diminum," teriaknya.


Menurut mereka Pemerintah harus segera mengambil tindakan atas pencemaran lingkungan yang terjadi disana. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan tidak akan terwujud jika membiarkan perusahaan-perusahaan tersebut terus beroperasi.

"Karenannya Presiden Jokowi harus mencabut izin mereka, jangan danau toba yang menjadi rusak parah karena menuruti kemauan perusahaan-perusahaan ini," tegasnya.

Selain menyerukan tuntutan untuk mencabut izin operasi, massa juga meminta agar Polda Sumatear Utara mengusut tuntas dan menangkap mafia dan oknum-oknum yang disinyalir terlibat memuluskan aksi perusahaan perusakan lingkungan yang terjadi disana.

"Kami juga meminta Bapak Kapolda Sumatera Utara agar mengungkap dan mengusut sampai tuntas serta menangkap para mafia dan oknum-oknum yang bekerjasama memuluskan kegiatan perusakan lingkungan kawasan pariwisata Danau Toba yang menyebabkan rusaknya ekosistem di kawasan Danau Toba," pungkasnya.[hta]
 



 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya