Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

PT Aquafarm Nusantara Dan Perusahaan Perusak Danau Toba Lain Harus Angkat Kaki

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 15:43 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Perusahaan yang melakukan pencemaran di Danau Toba seperti PT Aquafarm Nusantara, PT Japfa, Simalem Resort, PT Allegrindo Nusantara dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) harus angkat kaki dari kawasan Danau Toba. Hal ini disampaikan oleh massa yang menamakan diri Aliansi Peduli Danau Toba saat berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara, Senin (18/2/2019).

Koordinator aksi yang juga merupakan Ketua Horas Bangso Batak, Lamsia Sitompul dalam orasinya mengatakan perusahaan-perusahaan ini membuang limbahnya ke Danau Toba sehingga membuat danau tersebut menjadi rusak karena limbah yang dibuang langsung ke danau.

"Saa ini kualitas air Danau Toba sangat buruk, sangat bau dan tidak layak diminum," teriaknya.


Menurut mereka Pemerintah harus segera mengambil tindakan atas pencemaran lingkungan yang terjadi disana. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan tidak akan terwujud jika membiarkan perusahaan-perusahaan tersebut terus beroperasi.

"Karenannya Presiden Jokowi harus mencabut izin mereka, jangan danau toba yang menjadi rusak parah karena menuruti kemauan perusahaan-perusahaan ini," tegasnya.

Selain menyerukan tuntutan untuk mencabut izin operasi, massa juga meminta agar Polda Sumatear Utara mengusut tuntas dan menangkap mafia dan oknum-oknum yang disinyalir terlibat memuluskan aksi perusahaan perusakan lingkungan yang terjadi disana.

"Kami juga meminta Bapak Kapolda Sumatera Utara agar mengungkap dan mengusut sampai tuntas serta menangkap para mafia dan oknum-oknum yang bekerjasama memuluskan kegiatan perusakan lingkungan kawasan pariwisata Danau Toba yang menyebabkan rusaknya ekosistem di kawasan Danau Toba," pungkasnya.[hta]
 



 

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya