Berita

Jaya Arjuna/Net

Politik

Sulap Eks-Galian Tambang Jadi Kolam Ikan, Pengamat: Jokowi Bikin Kita Ketawa

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 12:22 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Reklamasi dan pemberdayaan bekas tambang untuk dijadikan kolam  ikan mustahil dikerjakan untuk waktu yang singkat.

Menimbang, proses pemulihan dan perbaikan oleh alam tidak bisa cepat dan memakan waktu minimal 15 tahun.

"Jadi, pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mereklamasi bekas tambang menjadi kolam ikan salah satunya, bikin kita ketawa," kata pengamat lingkungan hidup Universitas Sumatera Utara Jaya Arjuna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/2).


Kadar asam air yang disebabkan oleh penggalian tambang, lanjut Jaya, tidak memungkinkan untuk ikan bisa hidup.

"Jadi, tentang masalah eksplorasi lingkungan sebagai bahan debat capres, Jokowi langsung main beri solusi saja. Dia tidak pelajari data mengenai kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktek perusakan lingkungan akibat tambang. Secara esensi tidak ada solusi dan upaya preventif untuk persoalan kebijakan eksplorasi lingkiungan," lanjut Jaya Arjuna.

Sebagai pemangku kebijakan negara, sambung Jaya Arjuna, Presiden Jokowi hendaknya jujur memaparkan data, dan bukan memberikan visi yang tak dilandasi data.

"Malaysia melakukan reklamasi dan rehabilitasi lubang tambang sebagai tempat wisata itu memerlukan waktu 20 tahun. Baru sebagai kolam pemandangan saja. Belum untuk berenang. Apa lagi untuk membudidayakan ikan," lanjut Jaya Arjuna.

Persoalan yang penting hari ini dihadapi selain kerusakan akibat tambang juga dengan semakin meluasnya lahan areal sawit. Ini, lanjut Jaya Arjuna, adalah masalah masa depan di Indponesia.

"Mulai dari masalah pembukaan dan alih fungsi lahan hutan, penguasaan lahan masyarakat hingga masalah dampak sosial. Ini semua masalah," kata Jaya Arjuna.

"Kan, lucu kalau tau-tau bikin kolam ikan aja, solusinya," tandas dia. [hta]


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya