Reklamasi dan pemberdayaan bekas tambang untuk dijadikan kolam ikan mustahil dikerjakan untuk waktu yang singkat.
Menimbang, proses pemulihan dan perbaikan oleh alam tidak bisa cepat dan memakan waktu minimal 15 tahun.
"Jadi, pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mereklamasi bekas tambang menjadi kolam ikan salah satunya, bikin kita ketawa," kata pengamat lingkungan hidup Universitas Sumatera Utara Jaya Arjuna kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/2).
Kadar asam air yang disebabkan oleh penggalian tambang, lanjut Jaya, tidak memungkinkan untuk ikan bisa hidup.
"Jadi, tentang masalah eksplorasi lingkungan sebagai bahan debat capres, Jokowi langsung main beri solusi saja. Dia tidak pelajari data mengenai kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktek perusakan lingkungan akibat tambang. Secara esensi tidak ada solusi dan upaya preventif untuk persoalan kebijakan eksplorasi lingkiungan," lanjut Jaya Arjuna.
Sebagai pemangku kebijakan negara, sambung Jaya Arjuna, Presiden Jokowi hendaknya jujur memaparkan data, dan bukan memberikan visi yang tak dilandasi data.
"Malaysia melakukan reklamasi dan rehabilitasi lubang tambang sebagai tempat wisata itu memerlukan waktu 20 tahun. Baru sebagai kolam pemandangan saja. Belum untuk berenang. Apa lagi untuk membudidayakan ikan," lanjut Jaya Arjuna.
Persoalan yang penting hari ini dihadapi selain kerusakan akibat tambang juga dengan semakin meluasnya lahan areal sawit. Ini, lanjut Jaya Arjuna, adalah masalah masa depan di Indponesia.
"Mulai dari masalah pembukaan dan alih fungsi lahan hutan, penguasaan lahan masyarakat hingga masalah dampak sosial. Ini semua masalah," kata Jaya Arjuna.
"Kan, lucu kalau tau-tau bikin kolam ikan aja, solusinya," tandas dia.
[hta]
