Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Evaluasi Bappenas terhadap 21 sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sebanyak 9 program masuk kategori tercapai (on track), 8 program perlu kerja keras dan 4 program sulit tercapai.
"Evaluasi ini dilakukan Bappenas dan juga disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa tidak ada perubahan sasaran pokok RPJMN 2015-2019,†kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (15/2).
Menteri Basuki optimis untuk sasaran yang masuk kategori on track dan perlu kerja keras, bisa tercapai targetnya pada tahun 2019.
Kata dia, sejumlah strategi dan upaya dilakukan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan. Dalam melakukan pemrograman difokuskan pada infrastruktur yang menjadi prioritas strategis nasional dengan tidak melupakan pembangunan infrastruktur kerakyatan.
Kemudian, Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sehingga mempercepat tahapan pelaksanaannya.
"Dalam pelaksanaannya, monitor terus dilakukan bahkan Presiden Jokowi mengecek progres sebuah proyek infrastruktur tidak satu dua kali. Kalau Presiden saja dua kali berarti Menterinya harus 4 kali, Dirjennya harus lebih sering lagi. Pekerjaan juga dilakukan menggunakan 2 shift kerja seminggu sehingga proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu bahkan lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga,†jelasnya.
Dengan tuntutan masyarakat yang tinggi serta anggaran yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR, kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi juga ditingkatkan melalui program percepatan sertifikasi pekerja konstruksi.
"Mempercepat bukan berarti mempermudah. Hal ini juga menjalankan amanah UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja,†jelas Menteri Basuki.
Sembilan sasaran yang ditargetkan tercapai yakni pembangunan jalan dan jembatan termasuk jalan tol, bendungan, irigasi, kawasan permukiman baru/kota baru, rehabilitasi irigasi, pelatihan konstruksi, dan sertifikasi konstruksi.
Kemudian delapan sasaran yang dapat tercapai dengan kerja keras yakni kemantapan jalan, irigasi tambak, air baku, air irigasi dari bendungan, tampungan air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh.
Sebagai ilustrasi, kata Basuki, pembangunan yang akan tercapai adalah pembangunan jalan baru termasuk jalan perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua. Untuk jalan tol dari target 1.000 Km, saat ini sudah terbangun 782 Km dan tahun 2019 akan bertambah menjadi total 1.852 Km. Kemudian pembangunan Bendungan dari target 65 bendungan, saat ini progresnya yakni 55 on going dimana 14 bendungan diantaranya sudah selesai dan 10 bendungan akan dilelang tahun 2019 ini.
"Pembangunan 1 juta hektare jaringan irigasi baru dan ada yang sudah selesai rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi, InsyaAllah akan tercapai,†jelas Menteri Basuki.
Sementara empat sasaran yang akan sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak. Dalam pengendalian banjir untuk mencapai sasaran diperlukan keterpaduan penanganan dari hulu hingga hilir wilayah sungai.
“Kementerian PUPR bukan melakukan flood control saja namun flood management yang mencakup penanganan terpadu dari hulu sampai ke hilir. Sebagai contoh banjir di Sungai Jeneberang akibat tanaman jagung di lereng kawasan hulu tanpa menggunakan terasering. Sehingga tanah mudah erosi,†jelas Menteri Basuki.
Sasaran air minum dan sanitasi layak diharapkan dapat menjangkau 100 persem bagi seluruh masyarakat, namun hal ini belum sulit tercapai karena wilayah Indonesia yang luas, ketersediaan air baku yang sulit pada daerah rawan air, dan sumber pendanaan yang terbatas yang dapat dialokasikan Pemerintah.
Saat ini cakupan air minum di Indonesia sebesar 73 persen dan ditargetkan meningkat tahun 2019 menjadi 77 persen. Sanitasi sebesar 69 persen dan ditargetkan bisa bertambah cakupannya menjadi 72 persen di tahun 2019.
Di bidang perumahan, Pemerintah bersama stakeholder lainnya telah berupaya keras untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia yakni mencapai 7,6 juta unit pada tahun 2015 berdasarkan konsep penghunian.
Diitargetkan backlog menurun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019 salah satunya melalui Program Satu Juta Rumah (PSR). Capaian PSR dalam 4 tahun (2015-2018) telah terbangun 3.542.318 unit rumah dan pada tahun 2019 ditargetkan tambahan rumah/hunian baru sebanyak 1,25 juta unit.
[dzk]
