REALISASI program ini di tahun 2018 diklaim pemerintah melewati target 1 juta rumah, yaitu mencapai 1.132.621 unit. Yang terbagi dalam Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): 785.641 unit (69 persen) Rumah non-MBR (komersil): 346.980 unit (31 persen).
Untuk Pembangunan rumah MBR:
Kontribusi Pemerintah Pusat dan Pemda dikatakan 328 ribu unit rumah. Padahal 303 ribu unit bukan pembangunan rumah baru, hanya berupa bantuan perbaikan kepada rumah yang sudah ada dengan jumlah bantuan bervariasi Rp 6-15 juta/unit. Jadi realisasi pembangunan unit rumah baru oleh pemerintah sebenarnya hanya 25 ribu unit; Kontribusi pengembang swasta dan BUMN: 447.363 unit.
Jadi total rumah MBR yang benar-benar baru dibangun adalah 472 ribu unit.
Bila ditambahkan dengan rumah non-MBR (komersil), total rumah baru yang dibangun adalah 819 ribu unit. Jadi dari Program 1 Juta Rumah Jokowi, faktanya hanya terbangun 82 persen yang merupakan benar-benar rumah baru. Sisanya adalah perbaikan rumah yang sudah ada.
Dan, dari 819 ribu rumah baru tersebut:
Sekitar 46 ribu unit (dari target 60 ribu unit) mendapatkan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu pemerintah mensubsidi 90 persen biaya perumahan (10 persen dibebankan ke perbankan) dengan bunga fixed 5 persen tenor 20 tahun.
Sekitar 94 ribu unit (dari target 225 ribu unit) mendapatkan Subsidi Selisih Bunga (SSB), yaitu Pemerintah hanya menyubsidi 5 persen selisih bunga dari bunga resmi KPR perbankan (di kisaran 10,5 persen-11 persen), sisa seluruh pembiayaan diserahkan ke perbankan.
Sekitar 106 ribu unit (dari target 344 ribu unit) mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), yaitu pemerintah membayari Rp 4 juta/unit untuk menambah pembayaran uang muka, sisa pembayaran mengikuti aturan bunga KPR perbankan komersil.
Sekitar 573 ribu unit rumah mengikuti aturan KPR perbankan komersil.
Jadi, dari 819 ribu unit rumah baru yang berhasil dibangun pemerintah bersama pengembang, faktanya hanya 140 ribu unit rumah (17 persen) yang mendapatkan subsidi yang sebenarnya (bunga sebesar 5 persen-6 persen selama tenor 20 tahun).
[***]Penulis adalah peneliti dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR).
