Berita

Foto:Net

Politik

Fakta Di Balik Klaim Tercapainya Program 1 Juta Rumah Jokowi

JUMAT, 15 FEBRUARI 2019 | 17:34 WIB | OLEH: GEDE SANDRA

REALISASI program ini di tahun 2018 diklaim pemerintah melewati target 1 juta rumah, yaitu mencapai 1.132.621 unit. Yang terbagi dalam Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): 785.641 unit (69 persen) Rumah non-MBR (komersil): 346.980 unit (31 persen).

Untuk Pembangunan rumah MBR:

Kontribusi Pemerintah Pusat dan Pemda dikatakan 328 ribu unit rumah. Padahal 303 ribu unit bukan pembangunan rumah baru, hanya berupa bantuan perbaikan kepada rumah yang sudah ada dengan jumlah bantuan bervariasi Rp 6-15 juta/unit. Jadi realisasi pembangunan unit rumah baru oleh pemerintah sebenarnya hanya 25 ribu unit; Kontribusi pengembang swasta dan BUMN: 447.363 unit.


Jadi total rumah MBR yang benar-benar baru dibangun adalah 472 ribu unit.

Bila ditambahkan dengan rumah non-MBR (komersil), total rumah baru yang dibangun adalah 819 ribu unit. Jadi dari Program 1 Juta Rumah Jokowi, faktanya hanya terbangun 82 persen yang merupakan benar-benar rumah baru. Sisanya adalah perbaikan rumah yang sudah ada.

Dan, dari 819 ribu rumah baru tersebut:

Sekitar 46 ribu unit (dari target 60 ribu unit) mendapatkan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu pemerintah mensubsidi 90 persen biaya perumahan (10 persen dibebankan ke perbankan) dengan bunga fixed 5 persen tenor 20 tahun.

Sekitar 94 ribu unit (dari target 225 ribu unit) mendapatkan Subsidi Selisih Bunga (SSB), yaitu Pemerintah hanya menyubsidi 5 persen selisih bunga dari bunga resmi KPR perbankan (di kisaran 10,5 persen-11 persen), sisa seluruh pembiayaan diserahkan ke perbankan.

Sekitar 106 ribu unit (dari target 344 ribu unit) mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), yaitu pemerintah membayari Rp 4 juta/unit untuk menambah pembayaran uang muka, sisa pembayaran mengikuti aturan bunga KPR perbankan komersil.

Sekitar 573 ribu unit rumah mengikuti aturan KPR perbankan komersil.

Jadi, dari 819 ribu unit rumah baru yang berhasil dibangun pemerintah bersama pengembang, faktanya hanya 140 ribu unit rumah (17 persen) yang mendapatkan subsidi yang sebenarnya (bunga sebesar 5 persen-6 persen selama tenor 20 tahun). [***]

Penulis adalah peneliti dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR).

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya