Pilpres 2019 diharapkan berjalan baik, aman dan jujur. Gejolak besar akibat benturan sosial dan chaos yang mungkin terjadi mesti diantisipasi.
"Potensi benturan muncul jika ada pihak yang berusaha melakukan kecurangan secara masif kemudian kecurangan tersebut terbuka dan diketahui oleh rakyat banyak," kata Kordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti kepada redaksi.
Kecurangan akan mendorong kemarahan dari kubu pendukung capres-cawapres yang dicurangi. Jadi, Yudi menekankan, situasinya tergantung pasangan capres-cawapres yang bertarung.
Yudi berpandangan evaluasi bisa dilakukan jika terjadi benturan sebelum Pilpres. Evaluasi bukan berarti kepentingan untuk mempertahankan petahana sebagai Presiden. Dan jika terjadi benturan maka Negara perlu membentuk Badan Stabilisasi Nasional.
Badan ini diisi oleh kelompok sipil dan militer untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan bersifat sementara. Kepolisian bertugas mengamankan situasi sesuai konstitusi dan undang-undang kepolisian sedangkan proses politik tetap diserahkan ke parlemen dengan dukungan rakyat banyak.
Yudi juga menekankan Badan Stabilisasi Nasional bukanlah bentuk organisasi untuk melakukan upaya kudeta yang bertentangan dengan prinsip konstitusional dan yurisdiksi internasional menyangkut prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Badan ini hanya mendorong proses politik yang berpihak pada tegaknya daulat rakyat sesuai asas demokrasi, hak asasi manusia yang didasari manifestasi politik Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 45.
"Proses politik yang konstitusional tetap menjadi basis atas evaluasi terjadinya politik yang sesuai kehendak rakyat. Dan fundamental serta goals dari proses ini adalah pencapaian politik yang bersandar pada prinsip dan praktek kemanusiaan yang adil beradab serta berkedaulatan rakyat," tukasnya.
[dem]
