Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menyampaikan pertanyaan-pertanyaan strategis dan substansial factual kepada para pasangan calon presiden dalam debat dan pemaparan visi misi mereka.
Kedua paslon itu dianggap hanya membuat visi misi sector perikanan yang standar, tanpa menggali permasalahan riil yang dihadapi masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia.
Hal itu dinyatakan Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut dia, dari kesemuanya, yakni paslon presiden nomor 1 dan nomor 2, belum memiliki proyeksi terhadap kelembagaan pengelolaan pangan perikanan.
Kemudian, keduanya juga hanya menyebut adanya rencana industrialisasi perikanan.
"Padahal, kelembagaan pangan perikanan sangat penting," ujar Marthin.
Dia menjelaskan, berangkat dari fakta, di mana ikan segar yang memberi andil dalam kenaikan inflasi selama dua tahun (2017-2018) berturut-turut. Dan, pasokan ikan tidak stabil karena distribusi yang terhambat.
"Kedua pasangan calon perlu mempertimbangkan serta meninjau ulang kelembagaan pengelola pangan perikanan yang dapat ditunjuk sebagai pengawas, pengontrol dan pengelola hasil perikanan, termasuk didalamnya berkaitan dengan ekpor dan impor," ujarnya.
Untuk itu, ia merekomendasikan ke KPU, kedua paslon diberi pertanyaan yang fokus upaya peningkatan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya.
"Peningkatan produksi perikanan haruslah memastikan bagaimana keterlibatan nelayan untuk mendapatkan manfaat dari produksi perikanan," ujar Marthin.
Dia mengatakan, kedua paslon capres-cawapres juga hendaknya membuka dialog yang seluas-luasnya kepada komunitas nelayan.
Marthin berharap, seluruh nelayan Indonesia untuk aktif dalam Pemilu 2019, demi memastikan presiden terpilih benar-benar memiliki komitmen kuat melindungi dan menyejahterakan keluarga nelayan.
Memang, diakuinya dalam empat tahun ini potensi ikan meningkat jauh dari sebelumnya 6, 5 juta ton meningkat menjadi 12, 5 juta ton. Bank Mikro Nelayan sebagai pendukung permodalan perikanan diberikan hingga program perlindungan sosial seperti asuransi perikanan.
"Namun, produksi dan ekonomi perikanan masih relatif rendah. Produksi perikanan masih stagnan tidak melebihi 6,5 juta ton atau 50 persen dari maximum sustainable yield," bebernya.
Ke depan, menurut dia, tantangan besarnya adalah meningkatkan produksi ikan.
[wid]
