Kehadiran perempuan di jabatan politik, khususnya pemerintahan dan parlemen, harus bisa menyuarakan masalah diskriminasi dan kesetaraan gender.
Untuk memenuhi hal tersebut, harus ada sistem di partai yang menguatkan peran dan kapasitas perempuan, bukan lagi didasarkan pada otodidak pribadi atau perorangan.
“Sebab, kenyataannya masih banyak kendala, seperti kebijakan partai yang belum memiliki sudut pandang kesetaraan gender,†terang Komisioner Komnas Perempuan Masruchah dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (14/2).
Politisi perempuan, kata dia harus bisa independen dan berbicara atas nama partai.
Senada dengan itu, aktivis perempuan dan anak, Erlinda ingin agar perempuan yang hadir di parlemen dan pemerintahan merupakan mereka yang punya kompetensi, dedikasi dan komitmen memperjuangkan kaumnya.
“Perempuan dapat memberikan kontribusi nyata berupa solusi dalam bentuk program dan kebijakan,†tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Chaniago memastikan bahwa partainya komitmen mengakomodir kepentingan perempuan Indonesia.
Jika ditilik dari jumlah caleg di Pileg 2019, kuota Nasdem hampir 40 persen diisi perempuan. Sementara dari segi kepengurusan, tidak sedikit perempuan Nasdem yang memimpin di struktur DPP, DPW, juga di posisi kepala daerah.
"Nasdem memberikan tempat yang strategis. Bahkan untuk posisi bupati dan walikota juga banyak perempuan yang kita
support,†terangnya.
Nasdem juga membuat Kawah Candradimuka untuk menggodok kompetensi politisi perempuan. Sayap partai itu bernama Garnita Malahayati.
“Di sini ada pembekalan kepada perempuan seperti sekolah legislatif, supaya ketika menjadi anggota DPR, DPRD maupun eksekutif bisa mempunyai kapasitas yang mumpuni. Untuk ke politik, Garnita selalu memberikan sekolah legislasi melalui partai Nasdem, juga di Akademi Bela Negara (ABN),†terang Irma yang juga menjabat ketua umum Garnita Malahayati.
