Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

RR: Penurunan Angka Kemiskinan Paling Lambat Di Zaman Jokowi

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 07:34 WIB | LAPORAN:

Laju penurunan angka kemiskinan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diklaim paling rendah sepanjang sejarah Indonesia.

Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Darmawan Prasodjo dalam diskusi "Potret Ekonomi di Tahun Politik" di tvOne, Rabu malam (13/2), memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru,  jumlah penduduk miskin Indonesia berada pada September 2018 sebanyak 25,67 juta orang atau menurun sebanyak 280 ribu orang dari posisi Maret 2018 25,95.

Secara presentase angka kemiskinan menurun dari 9,82 persen menjadi 9,66 persen.


Ekonom yang juga menteri perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli menyanggahnya.

"Saya kaget tadi Pak Darmo (sapaan Darmawan) mengatakan  pemerintah Jokowi soal penanggulangan kemiskinan paling besar, tapi faktanya pengurangan kemiskinan zaman Pak Jokowi per tahun paling kecil, hanya 480 ribu per tahun," kata Rizal.

Membandingkan di era Gus Dur, urai Rizal, kemiskinan dengan standar yang sama berkurang 5,05 juta per tahun. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 570 ribu per tahun, Megawati Soekarnoputri 550 ribu per tahun.

"Zaman Pak Jokowi hanya 480 ribu. Memang di bawah satu digit karena trennya sudah turun," ucap Rizal.

Tapi speed atau kecepatan untuk mengurangi kemiskinan paling lambat selama Jokowi. "Padahal tadi katanya biayanya paling besar. Kenapa bisa terjadi?" lanjut Rizal.  

Rizal menjelaskan, hal ini terjadi lantaran tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan makro ekonomi dengan kebijakan sektoral

"Petani disuruh kerja, kerja, kerja begitu sudah kerja, impor gede-gedean, ugal-ugalan, ya itu bikin miskin bukan makin kaya," kritik mantan menteri Maritim dan Sumber Daya era Jokowi ini.[wid] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya