Berita

Eddy Kusuma Wijaya/Net

Politik

PDIP: PSI Harus Banyak Belajar Tata Krama Politik

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 02:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

PDIP meminta partai rekan koalisinya di Pilpres 2019, PSI untuk lebih banyak belajar tata krama dalam berpolitik.

Permintaan itu disampaikan politisi PDIP Eddy Kusuma Wijaya menanggapi pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang berharap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa menularkan semangat bersih kepada kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Eddy menjelaskan bahwa PSI banyak dihuni oleh politisi muda. Untuk itu, dia meminta agar mereka lebih banyak belajar etika dalam berpolitik.


“PSI karena banyak anak mudanya, jadi harus banyak belajar tata krama perpolitikan Indonesia. Jadi itu harus dipahami,” ujar Eddy di komplek DPR, Jakarta, Rabu (13/2).

Anggota Komisi II DPR menjelaskan bahwa visi misi partai berbeda dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum partai. Menurutnya, setiap oknum yang melakukan korupsi harus bertanggung jawab.

“Kita tahu selama ini sudah banyak yang ditangkap baik dari pemerintahan, lembaga konstitusi, TNI, Polri, partai politik dan lainnya. Nah itu yang salah adalah oknum individunya, bukan lembaga atau konstitusinya. Ya yang salah pelaku itu sendiri,” tegasnya.

Maka dari itu, Eddy menyatakan bahwa partainya juga memiliki komitmen dalam memberantas korupsi. Dia juga menyebut bahwa tugas mulia hendaknya menjadi kewajiban seluruh warga bangsa apapun institusinya.

“Nah ini yang perlu kita perbaiki dan ini sudah menjadi tugas kita semua, tugasnya PSI, tugasnya saya sebagai onggota DPR, tugasnya partai saya untuk memperbaiki bangsa ini. Sehingga bangsa ini betul-betul menjadi harapan kita bersama,” pungkasnya. [ian]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya