Berita

Eddy Kusuma Wijaya/Net

Politik

PDIP: PSI Harus Banyak Belajar Tata Krama Politik

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 02:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

PDIP meminta partai rekan koalisinya di Pilpres 2019, PSI untuk lebih banyak belajar tata krama dalam berpolitik.

Permintaan itu disampaikan politisi PDIP Eddy Kusuma Wijaya menanggapi pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang berharap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa menularkan semangat bersih kepada kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Eddy menjelaskan bahwa PSI banyak dihuni oleh politisi muda. Untuk itu, dia meminta agar mereka lebih banyak belajar etika dalam berpolitik.


“PSI karena banyak anak mudanya, jadi harus banyak belajar tata krama perpolitikan Indonesia. Jadi itu harus dipahami,” ujar Eddy di komplek DPR, Jakarta, Rabu (13/2).

Anggota Komisi II DPR menjelaskan bahwa visi misi partai berbeda dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum partai. Menurutnya, setiap oknum yang melakukan korupsi harus bertanggung jawab.

“Kita tahu selama ini sudah banyak yang ditangkap baik dari pemerintahan, lembaga konstitusi, TNI, Polri, partai politik dan lainnya. Nah itu yang salah adalah oknum individunya, bukan lembaga atau konstitusinya. Ya yang salah pelaku itu sendiri,” tegasnya.

Maka dari itu, Eddy menyatakan bahwa partainya juga memiliki komitmen dalam memberantas korupsi. Dia juga menyebut bahwa tugas mulia hendaknya menjadi kewajiban seluruh warga bangsa apapun institusinya.

“Nah ini yang perlu kita perbaiki dan ini sudah menjadi tugas kita semua, tugasnya PSI, tugasnya saya sebagai onggota DPR, tugasnya partai saya untuk memperbaiki bangsa ini. Sehingga bangsa ini betul-betul menjadi harapan kita bersama,” pungkasnya. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya