Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

'Praktik Kotor' Lapas Belum Terselesaikan, Komisi III: Kita Mau Salahkan Siapa?

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 13:19 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i merasa geram soal 'praktik kotor' di lembaga pemasyarakatan yang tak kunjung ada penyelesaian.

Bahkan, kata Syafi'i, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diduga tahu soal 'praktik kotor' bawahannya di lembaga pemasyarakatan.

Namun, sambungnya, Yasonna tidak bisa mengatasi kondisi kronis yang sudah terjadi selama ini.


Pengungkapan kembali persoalan lapas ini oleh Syafii guna menanggapi ramainya pemberitaan terkait kasus suap di Lapas Sukamiskin yang menyebut Dirjen Lapas Sri Puguh Budi Utami.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sejumlah dugaan 'praktik kotor' di dalam lapas, mulai dari dugaan uang suap ketika keluarga melakukan kunjungan di hampir seluruh lapas di Indonesia, dugaan kasus tas Louis Vuitton dari mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen untuk Sri Puguh Budi Utami.

Bahkan tas Louis Vuitton yang diduga diterima Dirjen Lapas masuk dalam dakwaan Jaksa KPK dalam sidang di pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

Wahid Husen sendiri terjaring OTT KPK akhir tahun lalu karena menerima suap dari sejumlah narapidana korupsi.

Menurut politisi yang akrab dipanggil Romo Syafii ini menjelaskan jumlah petugas sipir yang tidak sebanding dengan warga binaan dijadikan celah untuk membuka praktik menyimpang yang selama ini terjadi. Seperti contoh rekonstruksi kamar sel mewah.

"Untuk membangunnya butuh waktu lama. Artinya sangat terbuka kemungkinan penyimpangan yang terjadi di lapas atas sepengetahuan, jika tidak ingin disebut atas seizin kalapas. Kemudian kanwil kemenkumham tingkat provinsi dan sampai tingkat kementerian. Jadi jelas siapa yang harus diganti," kata Romo Syafi'i, kemarin (Minggu, 10/1).

Lebih lanjut Romo Syafii mengungkapkan kalau pun peraturannya kurang bagus, jika ditangan orang yang baik praktiknya akan bagus. Tapi kalau pun aturannya sangat bagus tapi di tangan orang yang tidak baik praktiknya akan tidak bagus.

" Kita mau salahkan siapa? Sipir ada kalapas. Kalapas ada kanwil Kemenkumham. Kanwil diangkat oleh kementerian. Dari mana kita mau salahkan," demikian Romo. [jto]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya