SAYA yakin anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Anang Hermansyah berniat baik dalam mengajukan draf Rancangan Undang-Undang Permusikan.
Positif
Sebagai seorang pemusik merangkap industriwan musik sukses, Anang Hermansyah merasakan ada hal-hal yang kurang beres pada apa yang disebut sebagai permusikan sehingga berniat membereskan hal-hal yang kurang beres demi kepentingan para pemusik mau pun para professional yang mencari nafkah di ranah industri musik.
Mungkin juga akibat sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional, namun belum ada Undang Undang Republik Indonesia tentang sistem permusikan nasional.
Maka niat baik Anang Hermansyah memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang meyakini perlunya kehadiran UU Permusikan di persada Nusantara tercinta ini.
Negatif
Namun ternyata tidak semua memiliki pendapat sama dengan Anang Hermansyah.
Berbagai pihak melakukan protes mulai dari lembut sampai yang keras terhadap RUU Permusikan yang alih-alih dianggap positif malah dianggap negatif bahkan destruktif terhadap permusikan Indonesia.
Undang Undang dianggap memberangus daya kreativitas para pemusik Indonesia. Mereka yang protes terhadap Rancangan Undang-Undang Permusikan juga pasti bukan asal protes tanpa alasan.
Ratusan warga Indonesia yang menandatangani petisi menentang RUU Permusikan pasti juga berniat tidak kalah baik ketimbang Anang Hermansyah.
Demokrasi Kemelut polemik RUU Permusikan tidak perlu dirisaukan namun justru disyukuri sebagai bukti tak terbantahkan bahwa semangat demokrasi sudah nyata hadir dalam suasana Bhinneka Tunggal Ika di persada Nusantara tercinta masa kini.
Saya pribadi berpendapat bahwa RUU Permusikan perlu secara arif dan bijak dipertimbangkan agar jangan lebih banyak menghasilkan mudarat ketimbang manfaat.
Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa RUU Permusikan bangsa Indonesia telah memiliki para mahapemusik seperti Wage Rudolf Supratman, Maladi, Ismail Marzuki, Ki Nartosabdho, Gesang, Anjar Ani, Titiek Puspa, Rhoma Irama, Iwan Fals, Melly Guslaw dan lain-lain yang terlalu berjumlah banyak untuk bisa saya sebut satu persatu di dalam naskah sederhana yang sedang anda baca ini.
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt juga tidak punya surat izin untuk menjadi pemusik berdasar uji kompentensi, kecuali uji kompetensi oleh sejarah. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perijinan rawan menjadi sumber korupsi.
Musyawarah Mufakat Tentu saja saya tidak berani takabur meyakini pendapat saya pasti benar.
Maka silakan mereka yang tidak sependapat dengan saya mengajukan pendapat yang lebih benar dengan kesadaran bahwa belum tentu seluruh warga Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta sependapat bahwa Indonesia masa kini membutuhkan UU Permusikan.
Demokrasi justru memungkinkan perbedaan pendapat. Syukur Alhamdullilah, bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang mengandung sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Maka sebaiknya RUU Permusikan jangan dipaksakan secara sepihak dengan kekuasaan oleh mereka yang sedang berkuasa namun wajib diproses secara musyawarah mufakat dalam suasana bukan saling cemooh dan hujat namun saling menghormati dan menghargai demi mencari titik temu bagi perbedaan pendapat.
Namanya juga rancangan bahkan masih dalam bentuk draft berarti masih bisa ditinjau untuk disempurnakan mau pun dibatalkan tergantung kebutuhan demi kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. MERDEKA!
[***]
Penulis adalah Seorang Pembelajar Musik
