Berita

Heri Gunawan/Net

Politik

Gerindra: Ternyata Utang Lebih Banyak Untuk Gaji Pegawai, Bukan Infrastruktur

KAMIS, 07 FEBRUARI 2019 | 17:18 WIB | LAPORAN:

Klaim utang luar negeri digunakan untuk kegiatan produktif harus segera dihentikan oleh pemerintah.

Sebab, jika merujuk pada kritik ekonom senior Faisal Basri, maka utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 336 triliun dan belanja barang sebesar Rp 340 triliun.

Begitu kata politisi Partai Gerindra Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2). Dalam kritik Faisal, sambung Heri, modal untuk pembangunan infrastruktur menempati urutan ketiga, dengan besaran Rp 204 triliun.


"Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," kata Heri.

Anggota Komisi IX DPR ini menilai fakta ini sungguh memprihatinkan. Seharusnya, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan sebatas membayar gaji pegawai.

"Situasi ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai skala prioritas menggunakan dana utang," tegasnya.

Situasi ini semakin memprihatinkan karena pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri. Pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa, sementara dananya dari utang.

"Jangan sampai untuk kepentingan elektoral pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai, kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini Republik bukan kerajaan,” pungkasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya