Berita

Heri Gunawan/Net

Politik

Gerindra: Ternyata Utang Lebih Banyak Untuk Gaji Pegawai, Bukan Infrastruktur

KAMIS, 07 FEBRUARI 2019 | 17:18 WIB | LAPORAN:

Klaim utang luar negeri digunakan untuk kegiatan produktif harus segera dihentikan oleh pemerintah.

Sebab, jika merujuk pada kritik ekonom senior Faisal Basri, maka utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 336 triliun dan belanja barang sebesar Rp 340 triliun.

Begitu kata politisi Partai Gerindra Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2). Dalam kritik Faisal, sambung Heri, modal untuk pembangunan infrastruktur menempati urutan ketiga, dengan besaran Rp 204 triliun.


"Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," kata Heri.

Anggota Komisi IX DPR ini menilai fakta ini sungguh memprihatinkan. Seharusnya, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan sebatas membayar gaji pegawai.

"Situasi ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai skala prioritas menggunakan dana utang," tegasnya.

Situasi ini semakin memprihatinkan karena pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri. Pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa, sementara dananya dari utang.

"Jangan sampai untuk kepentingan elektoral pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai, kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini Republik bukan kerajaan,” pungkasnya. [ian]

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya