Berita

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi/RMOL

Politik

Penumpukan Perwira, Panglima TNI Yang Dulu Tidak Sadar Bakal Jadi Masalah

RABU, 06 FEBRUARI 2019 | 12:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Sejak UU 34/2004 tentang TNI diterbitkan, belum ada peraturan turunan yang mengatur lebih detail soal penempatan perwira.

Akibatnya, saat ini terjadi masalah kelebihan perwira yang bersatus non job.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengemukakan bahwa hal itu disadari baru-baru ini.

"Perpanjangan usia pensiun tanpa diikuti dengan perangkat yang mengatur di bawahnya. Seharusnya kalau waktu tahun 2004 diundangkan, kemudian tahun berikutnya dibuat peraturan, enggak akan ada masalah ini,"  kata Sisriadi di Balai Media TNI, Salemba, Jakarta, Rabu (6/2).

"Perpanjangan usia pensiun tanpa diikuti dengan perangkat yang mengatur di bawahnya. Seharusnya kalau waktu tahun 2004 diundangkan, kemudian tahun berikutnya dibuat peraturan, enggak akan ada masalah ini,"  kata Sisriadi di Balai Media TNI, Salemba, Jakarta, Rabu (6/2).

Dia menyatakan masalah ini akhirnya menumpuk dan perlu dicari solusi baru. Salah satunya lewat revisi UU TNI dan penambahan aturan mengenai penempatan personel.

"Panglima TNI dulu enggak sadar itu akan jadi masalah. Ada bertambah, nantilah dikasih jabatan staf ahli apa, kan banyak staf ahli-ahli itu, dibuat jabatan itu. Tapi kan tak memecahkan masalah, tetap terus nambah," bebernya.

Karena itu, ada usulan agar perwira TNI bisa ditempatkan di lembaga-lembaga seperti kementerian atau non kementerian, dengan catatan UU TNI direvisi lebih dulu.

"Ini akan tuntas dengan sendirinya, tapi dalam waktu 1-2 tahun ini banyak manusia (periwira) ini, harus ke mana? Itulah ada isu-isu yang mau ditempatkan ke kementerian mana-mana," terangnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya