Berita

Presiden Vladimir Putin-Presiden Indonesia Joko Widodo di Sela KTT ASEAN-Rusia/@RusEmbJakarta

Politik

Klarifikasi Soal "Propaganda Rusia", Kedutaan: Kami Tidak Ikut Campur Urusan Dalam Negeri Indonesia

SENIN, 04 FEBRUARI 2019 | 12:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia merasa perlu menyampaikan klarifikasi terkait penggunaan istilah "propaganda Rusia" yang belakangan ramai dalam percaturan politik Indonesia Pilpres 2019.

Klarifikasi disampaikan lewat akun Twitter resmi Russian Embassy, IDN @RusEmbJakarta, sesaat lalu (Senin, 4/2).

"Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan "propaganda Rusia" oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut," twit @RusEmbJakarta.


Dijelaskan, istilah "propaganda Rusia" direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Dimana istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas.

Terkait dengan elektoral atau urusan pemilihan yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia, Kedutaan Rusia menegaskan tidak ikut campur.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis @RusEmbJakarta.

Penggunaan "propaganda Rusia" disampaikan petahana Joko Widodo saat menghadiri kegiatan deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di  Kota Surabaya, Sabtu (2/2) lalu. Jokowi mengatakan dunia perpolitikan Indonesia saat ini dipenuhi banyak fitnah dan kabar bohong alias hoax.

Hari berikutnya, Minggu di Karanganyar, Jawa Tengah, Jokowi yang masih menjabat Presiden sekaligus Kepala Negara masih menggunakan istilah tersebut ditambah istilah konsultan asing. Jokowi tidak menjelaskan istilah itu ditujukan kepada siapa dan kelompok apa. [rus]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya