Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Panitia Imlek Nasional Lakukan Hoax Tingkat Tinggi

MINGGU, 03 FEBRUARI 2019 | 22:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menghadiri acara Perayaan Imlek Nasional yang rencananya diadakan di Jakarta International Expo (JIExpo), 7 Februari 2019. Pasalnya, panitia melakukan hoax tingkat tinggi.

"Akan menjadi sebuah kekeliruan besar jika Pemerintah dalam hal ini Presiden berada di dalamnya," kata Kris Tan kepada redaksi, Minggu (3/2).

Menurut Ketua Umum Forum Masyarakat Kelenteng Indonesia (Formakin) itu, tindakan hoax yang dilakukan panitia antara lain terkait penggunaan tagline Imlek 2019. Dia menyebut hal ini sebagai pemerkosaan terhadap sejarah, penghinaan terhadap peradaban yang menyesatkan umat Khonghucu.


"Tidak mungkin Tahun Baru Imlek dihitung berdasar kalender Gregorian (Masehi) seperti dikatakan 2019 saat ini. Penggunaan 'Tahun 2019' dalam penyebutan Imlek menghina proses peradaban yang ada, dan dapat menyesatkan dan penghinaan bagi ajaran kitab suci Umat Khonghucu yang jelas-jelas Imlek di Indonesia dihitung atas tahun lahirnya Khong Hu Cu, yaitu 551SM ditambah 2019, yakni 2570," paparnya.

Kedua, menyebut Imlek Nasional tahun ini sebagai perayaan Imlek pertama di Indonesia. Kris mengingatkan sejak tahun 2000, perayaan tahun baru Imlek Nasional 2551 Kongzi Li pertama kali dilaksanakan oleh Matakin bersama Presiden Abdurahman Wahid dilanjutkan Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mereka mereduksi sejarah yang dapat kembali membuat penyakit lupa dan bingung akan sejarahnya, seperti yang terjadi pada Orde Baru. Panitia mencoba menghapus sejarah yang telah ditorehkan oleh Umat Khonghucu di Indonesia. Blunder luar biasa jika Presiden ada bersama mereka, Presiden tidak peka terhadap hoax dan kezaliman yang dilakukan terhadap umat Khonghucu," tukas Kris Tan.[dem]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Insiden di Lebanon Selatan Tak Terlepas dari Eskalasi Israel-Iran

Jumat, 03 April 2026 | 10:01

Emas Antam Ambruk Rp85 Ribu, Termurah Dibanderol Rp1,4 Juta

Jumat, 03 April 2026 | 09:54

UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit TNI

Jumat, 03 April 2026 | 09:48

KPK Tegaskan Tak Ada Intimidasi dalam Penggeledahan Rumah Ono Surono

Jumat, 03 April 2026 | 09:40

Komisi VIII DPR Optimis Jadwal Haji 2026 Tetap Aman dan Lancar

Jumat, 03 April 2026 | 09:26

Aksi Borong Bensin Picu Kelangkaan BBM di Prancis

Jumat, 03 April 2026 | 08:51

Reformasi Maret Tuntas: Jalan Terang Modal Asing Masuk Bursa

Jumat, 03 April 2026 | 08:26

Wall Street Melemah Tipis, Investor Berburu Aset Aman

Jumat, 03 April 2026 | 08:13

Serangan Israel Lumpuhkan Dua Pabrik Baja Iran, Produksi Terhenti hingga Setahun

Jumat, 03 April 2026 | 08:04

Dolar AS Perkasa, Indeks DXY Tembus Level Psikologis 100

Jumat, 03 April 2026 | 07:50

Selengkapnya