Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Panitia Imlek Nasional Lakukan Hoax Tingkat Tinggi

MINGGU, 03 FEBRUARI 2019 | 22:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menghadiri acara Perayaan Imlek Nasional yang rencananya diadakan di Jakarta International Expo (JIExpo), 7 Februari 2019. Pasalnya, panitia melakukan hoax tingkat tinggi.

"Akan menjadi sebuah kekeliruan besar jika Pemerintah dalam hal ini Presiden berada di dalamnya," kata Kris Tan kepada redaksi, Minggu (3/2).

Menurut Ketua Umum Forum Masyarakat Kelenteng Indonesia (Formakin) itu, tindakan hoax yang dilakukan panitia antara lain terkait penggunaan tagline Imlek 2019. Dia menyebut hal ini sebagai pemerkosaan terhadap sejarah, penghinaan terhadap peradaban yang menyesatkan umat Khonghucu.


"Tidak mungkin Tahun Baru Imlek dihitung berdasar kalender Gregorian (Masehi) seperti dikatakan 2019 saat ini. Penggunaan 'Tahun 2019' dalam penyebutan Imlek menghina proses peradaban yang ada, dan dapat menyesatkan dan penghinaan bagi ajaran kitab suci Umat Khonghucu yang jelas-jelas Imlek di Indonesia dihitung atas tahun lahirnya Khong Hu Cu, yaitu 551SM ditambah 2019, yakni 2570," paparnya.

Kedua, menyebut Imlek Nasional tahun ini sebagai perayaan Imlek pertama di Indonesia. Kris mengingatkan sejak tahun 2000, perayaan tahun baru Imlek Nasional 2551 Kongzi Li pertama kali dilaksanakan oleh Matakin bersama Presiden Abdurahman Wahid dilanjutkan Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mereka mereduksi sejarah yang dapat kembali membuat penyakit lupa dan bingung akan sejarahnya, seperti yang terjadi pada Orde Baru. Panitia mencoba menghapus sejarah yang telah ditorehkan oleh Umat Khonghucu di Indonesia. Blunder luar biasa jika Presiden ada bersama mereka, Presiden tidak peka terhadap hoax dan kezaliman yang dilakukan terhadap umat Khonghucu," tukas Kris Tan.[dem]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya