Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Panitia Imlek Nasional Lakukan Hoax Tingkat Tinggi

MINGGU, 03 FEBRUARI 2019 | 22:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menghadiri acara Perayaan Imlek Nasional yang rencananya diadakan di Jakarta International Expo (JIExpo), 7 Februari 2019. Pasalnya, panitia melakukan hoax tingkat tinggi.

"Akan menjadi sebuah kekeliruan besar jika Pemerintah dalam hal ini Presiden berada di dalamnya," kata Kris Tan kepada redaksi, Minggu (3/2).

Menurut Ketua Umum Forum Masyarakat Kelenteng Indonesia (Formakin) itu, tindakan hoax yang dilakukan panitia antara lain terkait penggunaan tagline Imlek 2019. Dia menyebut hal ini sebagai pemerkosaan terhadap sejarah, penghinaan terhadap peradaban yang menyesatkan umat Khonghucu.


"Tidak mungkin Tahun Baru Imlek dihitung berdasar kalender Gregorian (Masehi) seperti dikatakan 2019 saat ini. Penggunaan 'Tahun 2019' dalam penyebutan Imlek menghina proses peradaban yang ada, dan dapat menyesatkan dan penghinaan bagi ajaran kitab suci Umat Khonghucu yang jelas-jelas Imlek di Indonesia dihitung atas tahun lahirnya Khong Hu Cu, yaitu 551SM ditambah 2019, yakni 2570," paparnya.

Kedua, menyebut Imlek Nasional tahun ini sebagai perayaan Imlek pertama di Indonesia. Kris mengingatkan sejak tahun 2000, perayaan tahun baru Imlek Nasional 2551 Kongzi Li pertama kali dilaksanakan oleh Matakin bersama Presiden Abdurahman Wahid dilanjutkan Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mereka mereduksi sejarah yang dapat kembali membuat penyakit lupa dan bingung akan sejarahnya, seperti yang terjadi pada Orde Baru. Panitia mencoba menghapus sejarah yang telah ditorehkan oleh Umat Khonghucu di Indonesia. Blunder luar biasa jika Presiden ada bersama mereka, Presiden tidak peka terhadap hoax dan kezaliman yang dilakukan terhadap umat Khonghucu," tukas Kris Tan.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya