Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Panitia Imlek Nasional Lakukan Hoax Tingkat Tinggi

MINGGU, 03 FEBRUARI 2019 | 22:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menghadiri acara Perayaan Imlek Nasional yang rencananya diadakan di Jakarta International Expo (JIExpo), 7 Februari 2019. Pasalnya, panitia melakukan hoax tingkat tinggi.

"Akan menjadi sebuah kekeliruan besar jika Pemerintah dalam hal ini Presiden berada di dalamnya," kata Kris Tan kepada redaksi, Minggu (3/2).

Menurut Ketua Umum Forum Masyarakat Kelenteng Indonesia (Formakin) itu, tindakan hoax yang dilakukan panitia antara lain terkait penggunaan tagline Imlek 2019. Dia menyebut hal ini sebagai pemerkosaan terhadap sejarah, penghinaan terhadap peradaban yang menyesatkan umat Khonghucu.


"Tidak mungkin Tahun Baru Imlek dihitung berdasar kalender Gregorian (Masehi) seperti dikatakan 2019 saat ini. Penggunaan 'Tahun 2019' dalam penyebutan Imlek menghina proses peradaban yang ada, dan dapat menyesatkan dan penghinaan bagi ajaran kitab suci Umat Khonghucu yang jelas-jelas Imlek di Indonesia dihitung atas tahun lahirnya Khong Hu Cu, yaitu 551SM ditambah 2019, yakni 2570," paparnya.

Kedua, menyebut Imlek Nasional tahun ini sebagai perayaan Imlek pertama di Indonesia. Kris mengingatkan sejak tahun 2000, perayaan tahun baru Imlek Nasional 2551 Kongzi Li pertama kali dilaksanakan oleh Matakin bersama Presiden Abdurahman Wahid dilanjutkan Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mereka mereduksi sejarah yang dapat kembali membuat penyakit lupa dan bingung akan sejarahnya, seperti yang terjadi pada Orde Baru. Panitia mencoba menghapus sejarah yang telah ditorehkan oleh Umat Khonghucu di Indonesia. Blunder luar biasa jika Presiden ada bersama mereka, Presiden tidak peka terhadap hoax dan kezaliman yang dilakukan terhadap umat Khonghucu," tukas Kris Tan.[dem]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Wall Street Hijau Berkat Inflasi AS Melandai

Rabu, 15 Juli 2026 | 08:16

Danantara Dorong Hilirisasi Mineral untuk Wujudkan Indonesia Pemain Utama Global

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:55

AS Serang Iran dan Tutup Akses Pelabuhan di Selat Hormuz

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:40

Logam Mulia Melesat Didorong Melandainya Inflasi AS, Emas Tembus 4.000 Dolar AS

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:20

Bursa Eropa Rebound, Inflasi AS Melandai Redakan Kekhawatiran Investor

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:11

PFI Dukung Zakat Jadi Pengurang Pajak

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:52

Kuliner Viral Hair Croissant Tak Bisa Disertifikasi Halal

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:21

Prancis Mati Kutu

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:05

Karyawan BUMN Bakal Diwajibkan Salurkan Zakat Lewat Baznas

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:37

TPPU Bukan soal untuk Apa Uangnya, tapi soal Asal Usulnya

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:34

Selengkapnya