Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Panitia Imlek Nasional Lakukan Hoax Tingkat Tinggi

MINGGU, 03 FEBRUARI 2019 | 22:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menghadiri acara Perayaan Imlek Nasional yang rencananya diadakan di Jakarta International Expo (JIExpo), 7 Februari 2019. Pasalnya, panitia melakukan hoax tingkat tinggi.

"Akan menjadi sebuah kekeliruan besar jika Pemerintah dalam hal ini Presiden berada di dalamnya," kata Kris Tan kepada redaksi, Minggu (3/2).

Menurut Ketua Umum Forum Masyarakat Kelenteng Indonesia (Formakin) itu, tindakan hoax yang dilakukan panitia antara lain terkait penggunaan tagline Imlek 2019. Dia menyebut hal ini sebagai pemerkosaan terhadap sejarah, penghinaan terhadap peradaban yang menyesatkan umat Khonghucu.


"Tidak mungkin Tahun Baru Imlek dihitung berdasar kalender Gregorian (Masehi) seperti dikatakan 2019 saat ini. Penggunaan 'Tahun 2019' dalam penyebutan Imlek menghina proses peradaban yang ada, dan dapat menyesatkan dan penghinaan bagi ajaran kitab suci Umat Khonghucu yang jelas-jelas Imlek di Indonesia dihitung atas tahun lahirnya Khong Hu Cu, yaitu 551SM ditambah 2019, yakni 2570," paparnya.

Kedua, menyebut Imlek Nasional tahun ini sebagai perayaan Imlek pertama di Indonesia. Kris mengingatkan sejak tahun 2000, perayaan tahun baru Imlek Nasional 2551 Kongzi Li pertama kali dilaksanakan oleh Matakin bersama Presiden Abdurahman Wahid dilanjutkan Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mereka mereduksi sejarah yang dapat kembali membuat penyakit lupa dan bingung akan sejarahnya, seperti yang terjadi pada Orde Baru. Panitia mencoba menghapus sejarah yang telah ditorehkan oleh Umat Khonghucu di Indonesia. Blunder luar biasa jika Presiden ada bersama mereka, Presiden tidak peka terhadap hoax dan kezaliman yang dilakukan terhadap umat Khonghucu," tukas Kris Tan.[dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya