Rizal Ramli: Maunya Kedaulatan Pangan, Tapi Strateginya Impor Ugal-ugalan

Mantan menteri koordinator perekonomian, Rizal Ramli prihatin kondisi empat tahun kepemimpinan Jokowi, kedaulatan pangan Indonesia tak jua terrealisasi.
Cita-cita yang disampaikan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 ternyata tidak sejalan dengan praktiknya.

Rizal Ramli pun membandingan era pemerintahan almarhum Abdurrahman Wahid yang ditandai dengan keinginan kuat untuk berdaulat, baik ekonomi, politik serta ada keberpihakan.

"Ekonomi itu bukan hanya soal itung-itungan, itu sih tukang. Tapi ekonomi yang penting berpihak kepada siapa dulu baru dicari itungan-itungannya," kata Rizal Ramli di Kota Malang, Jawa Timur, baru-baru ini.

"Ekonomi itu bukan hanya soal itung-itungan, itu sih tukang. Tapi ekonomi yang penting berpihak kepada siapa dulu baru dicari itungan-itungannya," kata Rizal Ramli di Kota Malang, Jawa Timur, baru-baru ini.

Karena ada keberpihakan itulah, semasa era pemerintahan Gusdur, ekonomi tumbuh dari minus 3 persen menjadi 4,5 persen, kesejahteraan rakyat meningkat, pangan stabil, gini indeks 0,3 persen terendah dalam sejarah Indonesia.

Bandingkan dengan saat ini, Rizal menilai justru masalah keberpihakan kurang jelas.

"Kalau pidato memang Presiden Joko Widodo, kalau kampanye pingin kedaulatan pangan, setop impor ini, kurangi impor ini, dan lain-lain. Tapi empat tahun kemudian yang terjadi sebaliknya," katanya.

Indonesia semasa era Jokowi, kata Rizal Ramli malah menjadi raja impor nomor satu gula dan lain-lain. Dan ini merugikan yang petani.

"Cita-cita ke kanan, maunya kedaulatan pangan, tetapi strateginya impor ugal-ugalan. Kebijakannya juga impor setiap saat, personalianya juga dipilih yang raja impor," tegasnya.

Rizal optimistis sebetulnya jika model ekonomi Gus diterapkan maka pemerintah dapat menghapuskan sistem kartel kuota impor.

Untuk itu dia berharap agar presiden yang terpilih di masa mendatang menjaga konsistensi pidato-pidatonya agar tak salah jalan.[wid]