Golkar: Dasar KPU Umumkan Caleg Eks Napi Korupsi Di TPS Apa?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan untuk tidak membuat polemik baru yang menyalahi UU Pemilu. Konkretnya, dengan tidak mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana koruptor di tempat pemungutan suara (TPS).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar, Christina Aryani mengatakan, tidak ada satupun aturan yang membolehkan nama para mantan napi korupsi di TPS.

"Dasar hukumnya apa? Ada nggak UU yang memperbolehkan dilakukan itu. Kalau nggak, itu violation of right, nggak boleh," tegasnya usai diskusi bertajuk ‘Menakar Peluang Caleg Baru dalam Pileg’ di Kantor Formappi, kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (31/1).

Hakim Mahkamah Partai Golkar ini menegaskan bahwa dirinya bukanlah membela para koruptor. Melainkan hanya ingin KPU menjalankan amanat UU sebagaimana mestinya. Apalagi para mantan napi koruptor sudah menjalankan hukuman.

"Emang udah menyatakan bahwa mereka boleh maju lagi. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, saya imbau KPU ya harus sesuai dasar hukumnya lah, ada UU-nya," tegasnya.

Lebih lanjut, Christina mewanti-wanti KPU dalam membuat terobosan. Aturan hukum harus menjadi acuan dalam setiap terobosan yang dilakukan.

"Mereka kan seringkali kan mau bikin terobosan. Walaupun bagus mau bikin terobosan, tapi PKPU-nya akhirnya bertentangan dengan UU, ya akhirnya dibatalin juga. Jadi ngapain sih bikin polemik yang nggak perlu," pungkasnya. [ian]