Calon legislatif (caleg) DPR Dapil Jabar VIII, Anggawira tengah aktif blusukan dari gang ke gang di kampung halamannya, sejak beberapa hari lalu.
Dalam blusukan ini, Anggawira berkesempatan menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang akan ia terapkan saat terpilih nanti menjadi wakil rakyat di Senayan periode 2019-2024.
"
Alhamdulillah, respon warga di sini sangat baik," kata Anggawira, Rabu (30/1).
Politisi Gerindra kelahiran Indramayu, 9 Januari 1982 ini mengaku sangat bahagia dapat mendengarkan langsung aspirasi warga Sukapura.
"
InsyaAllah saat saya terpilih menjadi DPR, saya dapat lebih mengayomi masyarakat di Cirebon, Indramayu dan juga masyarakat seluruh Indonesia," ucapnya.
Ia pun bercerita alasan memilih pulang kampung meski sebetulnya investasi 'suara' di Jakarta juga memadai. Mengingat peran dia dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Anggawira menjadi jurubicara cawapres Sandiaga Uno.
Justru ia merasa tertantang berjuang di kampung halaman sendiri.
"Saya melihat akan banyak manfaatnya kalau saya di Indramayu Cirebon, dibanding saya maju di dapil Jakarta yang problem-problemnya sangat urban," tutur Anggawira kepada
Kantor Berita Politik RMOL.
Apalagi di era otonomi daerah seperti sekarang, menurut dia, pembangunan akan lebih kedaerahan. Meski tak dipungkiri ada kepentingan pemerintah pusat.
Jika diperhatikan, lanjut Anggawira, banyak daerah yang bisa maju dan berkembang pesat karena pemerintah daerah setempat memiliki inovasi dan terobosan.
"Dan itu kembali kepemimpinan yang kuat dan
knowledge yang cukup," sambung Anggawira yang juga dosen tetap Pasca Sarjana universitas Islam Asyafiiyah.
Seperti Indramayu, sebetulnya memiliki sumber daya alam luar biasa seperti minyak bumi, gas, pantai, dan pertanian. Hanya dia perhatikan dari dulu hingga sekarang tidak ada kemajuan signifikan.
"Khusus di Indramayu, dominasi partai tertentu, rezim tertentu yang menutup inovasi dan kreativitas masyarakat, terutama birokrasi," terang ayah dari Alvaro Dipo Adzani, Arvel Malik Albany dan Alviandra Rahman Aditya ini.
Pembangunan infrastruktur juga sangat dibutuhkan di wilayah ini. Tapi dengan catatan infrastruktur untuk menunjang produktivitas bukan semata mobilitas.
"Harus dibedakan, contoh Pelabuhan Karangsong, dari 20 tahun lalu sampai sekarang
gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan signifikan. Padahal cerita yang saya dapat, 70 persen hasil perikanan Jawa Barat dari situ," bebernya.
Ia mencermati problem yang dihadapi dapilnya lebih kepada kurang intervensi dari pemerintah dan inisiatif menggandeng pihak-pihak swasta.
"Jadi diperlukan
networking, jejaring. Saya merasa pengalaman saya di dunia, HIPMI, industri paling tidak saya bisa menjadi jembatan masyarakat, dunia usaha, bukan hanya mengandalkan dana-dana yang sifatnya APBD atau APBN. Ini yang penting," tegas fungsionaris ICMI Pusat tersebut.
"Legislatif juga harus punya peran
entrepreneurship," imbuhnya.
[wid]
