Tokoh perempuan asal Papua, Rosaline Irene Rumaseuw (tengah)/net
. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta fokus untuk melakukan pemberantasan korupsi di Provinsi Papua.
Tokoh perempuan asal Papua, Rosaline Irene Rumaseuw mengatakan, sudah banyak aduan masyarakat Papua ke KPK tapi sampai saat ini belum ada tindakan yang serius.
"Wilayah Indonesia itu bukan hanya Jawa tapi juga meliputi Papua. Jadi KPK jangan hanya melakukan OTT di Jawa tapi perlu juga melakukan tindakan yang serius untuk para pejabat di Papua dalam konteks 'bersama untuk Indonesia'. Karena sudah banyak aduan masyarakat Papua ke KPK terkait tindak pidana korupsi," ujar Rosaline.
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara pada seminar nasional yang diadakan "Spesialisasi Mahasiswa Anti Korupsi (Simak) Institut STIAMI, Cempaka Putih, Jakarta (Selasa, 29/1). Seminar nasional sekaligus perayaan ulang tahun ke-8 Simak mengangkat tema "Bersama Untuk Indonesia" dengan keynote speaker Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Di sisi lain, dalam rangka pencegahan korupsi, lanjut Rosaline, faktor keluarga terutama figur seorang ibu sangat penting terutama dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Penananam jiwa kejujuran mulai dari sejak kecil sangatlah penting bagi genera muda kita ke depan.
"Selain perlu pencegahan melalui sistem, yang tidak kalah penting adalah peran dari ibu-ibu dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai agama terhadap anak-anak," tegas Rosaline yang juga Caleg DPR RI Dapil Papua Barat dari PAN.
Sementara Bambang Soesatyo, dia menyambut baik kegiatan Simak kali ini sebagai sebuah kepedulian anak muda terutama mahasiswa terhadap persoalan korupsi.
"Semoga apa yang adik-adik lakukan menginspirasi yang lain atas kepedulian pada nasib bangsa dan negara ini ke depan," katanya.
Lebih lanjut Bambang menambahkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus kita perangi bersama. Salah satu faktor korupsi adalah kesempatan. Dan tentu juga adalah karena sikap keserakahan.
Dia sangat prihatin dengan semakin banyak operasi tangkap tangan (OTT) terutama kepala daerah. Hal ini tidak terlepas dari biaya politik yang sangat mahal saat ini. Kondisi ini mendorong kepala daerah melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji.
"Sehingga ke depannya perlu kajian yang mendalam apakah pemilihan secara langsung ini perlu kita pertahankan atau kembali dipilih melalui DPRD," tutup Bambang.
[rus]
