Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Dugaan Kartel Tarif Penerbangan Harus Diusut KPPU

RABU, 23 JANUARI 2019 | 01:26 WIB | LAPORAN:

Mahalnya tarif tiket pesawat meski musim puncak penumpang sudah lewat bisa menjadi salah satu indikator adanya masalah dalam penentuan harga.

Dari indikator tersebut, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha bisa segera menyelidiki dugaan praktik kartel dalam penentuan tarif tiket pesawat.

"Selama Desember permintaan memang tinggi. Saya tidak tahu kalau Januari tetapi bisa jadi Januari sebenarnya sudah low season. Dengan begitu memang KPPU harus mulai melakukan analisis awal untuk melakukan sikap," jelas mantan Ketua KPPU M. Nawir Messi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/1).

Karena itu, dia mendukung upaya KPPU melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel tarif penerbangan yang menyebabkan melambungnya harga tiket.

Untuk itu pula KPPU harus memulai dari upaya pra penyelidikan yaitu mengumpulkan informasi dan memanggil makapai penerbangan yang diduga melakukan perjanjian terkait harga tiket. Bahkan, jika diperlukan KPPU bisa meminta keterangan pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara.

"Jika KPPU menemukan gejala maka bisa melanjutkan persoalan tersebut pada tahap penyelidikan dan pemeriksaan. Ujungnya KPPU bisa membuat keputusan apakah terdapat pelanggaran undang-undang atau tidak," jelas Nawir.

Dia menambahkan, penyelidikan KPPU sangat penting, sebab persoalan melambungnya harga tiket pesawat cukup memberatkan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mendukung penyelidikan terkait dugaan kartel tarif penerbangan. Dia melihat bahwa pihak maskapai tampak bersepakat dan sengaja menaikkan harga tiket.

"Indikasi praktik kartel tampak dari maskapai yang serentak menaikkan tarif tiket. Begitu pula saat menurunkan tarif ternyata maskapai juga melakukan secara bersamaan. Apakah ini ada oligopoli atau kartel, kok ini bisa serentak," papar Tulus. [wah]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya