Berita

Abu Bakar Ba'asyir/Net

Politik

Pembatalan Pembebasan Ustaz Ba'asyir Harus Dijelaskan Terbuka Apakah Karena Tekanan Asing

SELASA, 22 JANUARI 2019 | 12:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Adminsitrasi dan manajemen pemerintahan paling buruk sepanjang sejarah Indonesia adalah pemerintahan sekarang rezim Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi kajian mendalam pemerintah terkait pembebasan terpidana perkara tindak pidana terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.

Jumat lalu (18/1), Jokowi sapaan akrab Kepala Negara mengatakan, salah satu indikator pembebasan Ustaz Ba'asyir karena alasan kemanusiaan. Sebelumnya di hari yang sama, pengacara Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra yang menyampaikan soal rencana pembebasan Ustaz Ba'asyir.

Namun pada Senin kemarin (21/1), Menko Polhukam Wiranto menyatakan, Presiden Jokowi meminta pejabat terkait membuat kajian pertimbangan hukum terkait rencana pembebasan Ustaz Ba'asyir.

"Rezim gaduh dan terlalu banyak cerita hebat yang omong kosong. Tidak membaca sebelum tanda tangan, dan sekarang kemanusiaan dipermainkan," kata Ferdinand Hutahaean di akun Twitter menanggapi polemik pembebasan Ustaz Ba'asyir, Selasa (22/1).

"Dari awal saya sudah ragu tentang pembebasan ABB. Apalagi @jokowi bilang bahwa nanti Kapolri..! Ini bukan domain Kapolri sebagai penyidik tapi domain Kemenkumham dan BNPT. Dari sini saja Jokowi sudah terlihat tidak paham," sambung Jubir BPN Prabowo-Sandi ini.

Jelas Ferdinand, menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya jadi presiden. Pemimpin itu harus berdaulat dalam posisinya, tidak tunduk pada tekanan dan tidak bisa diatur oleh kepentingan elite apalagi tekanan asing.

"Batalnya pembebasan ABB harus dijelaskan terbuka apakah karena tekanan asing," tutupnya. [rus]

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya