Berita

Jubir KPK Febri Diansyah/RMOL

Hukum

Pembaharuan Regulasi Jadi Pekerjaan Rumah Upaya Pemberantasan Korupsi

JUMAT, 18 JANUARI 2019 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pekerjaan rumah bangsa Indonesia terhadap upaya pemberantasan korupsi adalah pembaharuan regulasi sebagai pondasinya.

"Kita punya PR besar kalau berbicara tentang penguatan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah regulasi," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (18/1).

Menurut Febri, praktik korupsi atau mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dapat dilakukan oleh siapapun. Hanya saja, tidak semua perbuatan korupsi bisa ditindak KPK.


Dalam beberapa kasus ditemukan pada sektor swasta yang tidak masuk katagori korupsi dalam UU Tipikor saat ini. Sehingga, apapun hasil dari Pemilu 2019, diharapkan ada kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam revisi UU Tipikor untuk optimalisasi pemberantasan korupsi.

"Kecuali presiden misalnya menerbitkan perppu karena kejadian-kejadian yang cukup massif akhir-akhir ini," imbuh Febri. [wah]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya