Berita

Zuhairi Misrawi/Net

Politik

Hoax Semakin Mengkhawatirkan Jika Menyasar Penyelenggara Pemilu

JUMAT, 18 JANUARI 2019 | 18:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Penyebaran informasi bohong alias hoax dapat merusak tatanan demokrasi. Karena dengan banyaknya hoax maka ide dan gagasan bukan lagi menjadi faktor utama terpilihnya kandidat calon.

Demikian disampaikan intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi dalam diskusi "Hoax, Integritas KPU dan Ancaman Legitimasi Pemilu" yang digelar Institut Demokrasi Republikan di kawasan Cikini, Jakarta pusat, Jumat (18/1).

"Kalau kita lihat pemantiknya sejak Pilkada DKI sampai ke Pilpres sekarang ini, ada satu fenomena dimana demokrasi tidak lagi jadi kontestasi ide dan gagasan, tapi kontestasi ujaran kebencian SARA dan juga hoax," ujar Zuhairi.


Selain itu, penyebaran hoax berdampak pada perpecahan di tengah masyarakat. Hoax semakin mengkhawatirkan apabila menyasar lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU sempat menjadi korban hoax mengenai surat suara yang telah tercoblos sebanyak tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Kita tidak bisa biarkan hoax mendelegitimasi KPU pada penyelenggaraan 17 April nanti, ini bahaya sekali," kata Zuhairi.

Menurut politisi Perjuangan ini, tidak masuk akal apabila kecurangan bisa dilakukan ketika pemilu. Sebab, selain seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dijaga saksi masing-masing kandidat, di era teknologi yang semakin canggih agak sulit manipulasi dilakukan.

Atas dasar itu, Zuhairi meminta masyarakat dan seluruh pihak menghentikan penyebaran hoax, termasuk yang menyasar KPU.

"Orang Islam harusnya mengerti betul kalau hoax itu adalah dosa besar, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan," tutupnya. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya