Berita

Febri Diansyah/Net

Hukum

KPK Minta Anggota DPRD Bekasi Kooperatif Atau Keluarga Ikut Diperiksa

JUMAT, 18 JANUARI 2019 | 08:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan untuk memanggil keluarga anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang menikmati fasilitas plesiran ke Thailand dari hasil dana suap perizinan proyek Meikarta.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, peran sejumlah anggota DPRD Bekasi yang menjadi Panitia Khusus Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Bekasi tengah ditelisik.

Khususnya, yang diberikan fasilitas dalam memuluskan proyek Meikarta dari Lippo Group.


"Melihat kontruksi perkaranya, tentu kami pertimbangkan akan memanggil anggota keluarga yang ikut jalan-jalan ke Thailand tersebut," ujar Febri kepada wartawan, Kamis malam (17/1).

Febri pun mengultimatum sebaiknya anggota DPRD Kabupaten Bekasi bisa bersikap kooperatif ketimbang keluarga mereka ikut diperiksa dalam kasus tersebut.

"Akan lebih baik sebetulnya jika anggota DPRD ini bersikap kooperatif dan jujur," demikian Febri.[wid]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya