Berita

Jokowi-Prabowo/Net

Politik

DEBAT PILPRES 2019

Cara Prabowo Dan Jokowi Wujudkan Kepastian Hukum

JUMAT, 18 JANUARI 2019 | 00:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki formula dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

Kubu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menciptakan harmonisasi hukum, sehingga ada sinkronisasi dan hukum dapat dirasakan oleh semua warga negara.

"Dari ketidakpastian hukum yang terjadi dan tumpang tindih, harus ada sinkronisasi hukum dan akan kita ciptakan harmonisasi agar terwujudnya kepastian hukum," ujar Sandiaga di acara debat pilpres, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).


Dari harmonisasi tersebut, lanjut Sandi, akan meningkatkan investasi lapangan kerja dan dirasakan oleh masyarakat.

"Kepastian hukum ini akan jadi prioritas Prabowo-Sandi," tegasnya.

Paslon nomor urut 01 Jokowi tidak sependapat dengan ide tersebut. Jokowi memilih penggabungan fungsi legislasi agar tidak terjadi tumpang tindih hukum di Indonesia.

"Kami berbeda dengan pak Prabowo dan pak Sandi. Penting sekali harmonisasi dan regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi legislasi," kata Jokowi.

Jokowi akan melakukan penggabungan fungsi legislasi dalam sebuah badan yang dinamakan Pusat Legislasi Nasional. Badan ini akan dikontrol langsung oleh presiden.

"Kami akan bentuk Pusat Legislasi Nasional yang ada di BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) , di dirjen, dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian akan kita gabungan dalam badan yang namanya pusat legislasi nasional," tegas Jokowi.

"Dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih konsultasi," sambungnya.

Namun demikian, Prabowo Subianto mengatakan bahwa tidak ada yang beda dengan wacana yang dilontarkan Jokowi.

"Terimakasih, kalau saya tidak lihat perbedaan," ujar Prabowo.

Dijelaskannya, fungsi eksekutif adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan hukum, termasuk harus menjamin penegakan hukum.

"Presiden adalah chief executive of law enforcement officer penanggung jawab penegakan hukum, itu tanggung jawab presiden. Kami akan mempercepat masalah ini semua. Kita ingin percepatan, kita ingin harus ada terobosan," demikian Prabowo. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya