Berita

Jokowi-Prabowo/Net

Politik

DEBAT PILPRES 2019

Cara Prabowo Dan Jokowi Wujudkan Kepastian Hukum

JUMAT, 18 JANUARI 2019 | 00:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki formula dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

Kubu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menciptakan harmonisasi hukum, sehingga ada sinkronisasi dan hukum dapat dirasakan oleh semua warga negara.

"Dari ketidakpastian hukum yang terjadi dan tumpang tindih, harus ada sinkronisasi hukum dan akan kita ciptakan harmonisasi agar terwujudnya kepastian hukum," ujar Sandiaga di acara debat pilpres, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).


Dari harmonisasi tersebut, lanjut Sandi, akan meningkatkan investasi lapangan kerja dan dirasakan oleh masyarakat.

"Kepastian hukum ini akan jadi prioritas Prabowo-Sandi," tegasnya.

Paslon nomor urut 01 Jokowi tidak sependapat dengan ide tersebut. Jokowi memilih penggabungan fungsi legislasi agar tidak terjadi tumpang tindih hukum di Indonesia.

"Kami berbeda dengan pak Prabowo dan pak Sandi. Penting sekali harmonisasi dan regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi legislasi," kata Jokowi.

Jokowi akan melakukan penggabungan fungsi legislasi dalam sebuah badan yang dinamakan Pusat Legislasi Nasional. Badan ini akan dikontrol langsung oleh presiden.

"Kami akan bentuk Pusat Legislasi Nasional yang ada di BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) , di dirjen, dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian akan kita gabungan dalam badan yang namanya pusat legislasi nasional," tegas Jokowi.

"Dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih konsultasi," sambungnya.

Namun demikian, Prabowo Subianto mengatakan bahwa tidak ada yang beda dengan wacana yang dilontarkan Jokowi.

"Terimakasih, kalau saya tidak lihat perbedaan," ujar Prabowo.

Dijelaskannya, fungsi eksekutif adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan hukum, termasuk harus menjamin penegakan hukum.

"Presiden adalah chief executive of law enforcement officer penanggung jawab penegakan hukum, itu tanggung jawab presiden. Kami akan mempercepat masalah ini semua. Kita ingin percepatan, kita ingin harus ada terobosan," demikian Prabowo. [ian]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Sidang Bluray Cargo Ungkap Kode-kode Suap untuk Kementerian/Lembaga

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:58

Duel Raksasa Eropa Prancis Hadapi Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:37

Adian Napitupulu: Kehadiran Buku Anotasi KUHAP Penting bagi BAM DPR

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:25

Pengacara Bantah Don Ritto Terlibat dalam Megakorupsi Bersama Febrie

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:00

Harga Minyakita Masih di Atas HET, Kemendag Bakal Perketat Distribusi Lewat BUMN

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:45

Revisi UU Zakat, FOZ Dorong Skema Zakat sebagai Pengurang Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:37

Sinopsis Film Kung Fu Soccer, Comeback Stephen Chow Raup Rp1,3 Triliun dalam Dua Hari

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:33

Menag Ajak Alumni PTKIN Berkontribusi di Pemerintahan Prabowo

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:13

Ade Ginanjar Bela Bahlil: Polemik Batu Bara Jangan Digiring ke Ranah Politik

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:10

Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A27 5G Indonesia, Segini Harganya

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:09

Selengkapnya