Berita

Foto/Net

Hukum

Sidang Mafia Tanah, BPN Jakbar Akui Ada Kesalahan Administrasi

KAMIS, 17 JANUARI 2019 | 23:16 WIB | LAPORAN:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus mafia tanah dengan terdakwa mantan Presiden Direktur Jakarta Royale Golf Club Muljono Tedjokusumo.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sterry Marleine menghadirkan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan BPN Jakbar Budi Harsono sebagai saksi.

Budi mengakui bahwa telah terjadi kesalahan administrasi dalam penerbitan empat sertifikat atas nama Muljono Tedjokusumo.


"Benar akta jual beli (AJB) yang menjadi dasar penerbitan sejumlah sertifikat atas nama Muljono Tedjokusumo ada kesalahan administrasi. AJB Nomor 1209 telah dinyatakan hilang, namun ada surat kuasa pengurusan yang ditandatangani terdakwa untuk menjadi bahan memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat," papar Budi, Kamis (17/1).

Menurutnya, BPN Jakbar belum membatalkan empat sertifikat karena masih menunggu keputusan pengadilan.

"Ya kami masih menunggu hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakbar terkait pembatalan sejumlah sertifikat itu," katanya.

Akhmad Aldrinof selaku kuasa hukum para korban menilai bahwa tidak masuk akal jika terdakwa menandatangani surat kuasa pengurusan sertifikat namun tidak tahu tujuan yang dikuasakannya.

"Aparat penegak hukum itu tidak bodoh. Pernyataan tentang hilangnya AJB untuk dasar pembuatan sertifikat yang tidak diketahui oleh terdakwa pasti akan lebih memberatkan hukumannya," kata Akhmad kepada wartawan usai persidangan.

Dia mengatakan, kesaksian pejabat BPN Jakbar sejalan dengan pernyataannya terkait saksi persidangan bahwa benar telah terjadi pemalsuan terdakwa sebagai dasar proses terbitnya empat sertifikat tanah.

Pada persidangan sebelumnya tanggal 21 November 2018 soal dugaan pemalsuan surat tanah dan keterangan palsu pada akta autentik dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo, Ketua RT 0011 RW 05 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Amsir yang dihadirkan menjadi saksi mengaku tidak pernah menandatangani penerbitan sertifikat tanah.

Sementara, Muhadi selaku ahli waris Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong dalam kesaksiannya menceritakan, terjadinya pelaporan lantaran ketiga korban melaporkan terdakwa pada 2016 ketika tanah di Kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk milik Mahidi Salimin, Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong dipasang plang atas nama Muljono Tedjokusumo. Lahan juga dijaga oleh sekelompok orang.

"Para saksi tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan terdakwa," tegas Akhmad. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya