Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM 1998, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

. Jelang debat Pilpres perdana dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme, nama capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali di hadapkan dengan isu kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Buktinya, beredar kembali rekaman video lawas perbincangan antara almarhum Munir dengan Fadli Zon di salah satu stasiun televisi swasta jelang debat

Dalam video itu, Almarhum Munir menekankan bahwa tidak ada salahnya jika Prabowo bersaksi di pengadilan untuk mengungkap kasus ini agar terang benderang.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengutarakan jika merujuk pada surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Prabowo Subianto diberhentikan tidak hormat dari militer karena dugaan masalah penculikan.

“Namun demikian dalam perkara ini yang diadili adalah anggota Tim Mawar saja. Sedangkan komandannya tidak pernah diadili? Siapa komandannya? Ya Pak Prabowo Subianto. Jadi, aneh kalau berharap penuntasan kasus tersebut jika dia jadi presiden. Itu sama saja meminta Prabowo mengadili dirinya, sendiri,” kata Karyono dalam elektroniknya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/1).

Karyono melanjutkan, dalam hal upaya penuntasan dugaan pelanggaran HAM di masa silam tentu saja kita harus berpijak pada ketentuan regulasi yang ada, yakni UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Amanat dari Undang-Undang ini adalah sebagai penyelidik Komnas HAM, sedangkan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut.

"Sehingga, sebagai masyarakat sipil, mari kita terus dorong Komnas HAM dan Kejaksaan Agung agar segera menuntaskaan dugaan pelanggaran HAM penculikan 13 aktivis pro reformasi," tegas Karyono.

"Kita berharap Prabowo menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa nampaknya bagaikan pungguk merindukan bulan," imbuh Karyono. [jto]