Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM 1998, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

KAMIS, 17 JANUARI 2019 | 07:31 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Jelang debat Pilpres perdana dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme, nama capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali di hadapkan dengan isu kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Buktinya, beredar kembali rekaman video lawas perbincangan antara almarhum Munir dengan Fadli Zon di salah satu stasiun televisi swasta jelang debat

Dalam video itu, Almarhum Munir menekankan bahwa tidak ada salahnya jika Prabowo bersaksi di pengadilan untuk mengungkap kasus ini agar terang benderang.


Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengutarakan jika merujuk pada surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Prabowo Subianto diberhentikan tidak hormat dari militer karena dugaan masalah penculikan.

“Namun demikian dalam perkara ini yang diadili adalah anggota Tim Mawar saja. Sedangkan komandannya tidak pernah diadili? Siapa komandannya? Ya Pak Prabowo Subianto. Jadi, aneh kalau berharap penuntasan kasus tersebut jika dia jadi presiden. Itu sama saja meminta Prabowo mengadili dirinya, sendiri,” kata Karyono dalam elektroniknya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/1).

Karyono melanjutkan, dalam hal upaya penuntasan dugaan pelanggaran HAM di masa silam tentu saja kita harus berpijak pada ketentuan regulasi yang ada, yakni UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Amanat dari Undang-Undang ini adalah sebagai penyelidik Komnas HAM, sedangkan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut.

"Sehingga, sebagai masyarakat sipil, mari kita terus dorong Komnas HAM dan Kejaksaan Agung agar segera menuntaskaan dugaan pelanggaran HAM penculikan 13 aktivis pro reformasi," tegas Karyono.

"Kita berharap Prabowo menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa nampaknya bagaikan pungguk merindukan bulan," imbuh Karyono. [jto]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya