Tjahjo Benarkan Telepon Neneng Untuk Bantu Meikarta

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membenarkan pengakuan Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah, tentang arahannya untuk mempercepat perizinan proyek Meikarta.

"Saya telepon bupati (Bekasi) ya sudah, laksanakan dengan baik, 'tolong dibantu supaya cepat perizinannya sesuai aturan yang ada, sesuai dengan PPSP'. Dijawab 'ya sesuai dengan aturan yang ada'. Ya, sudah selesai," aku Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1).

Dijelaskan Tjahjo, arahannya kepada Neneng bermula dari saat pihaknya dipanggil DPR untuk membahas perizinan Meikarta. Masalahnya, ada ketidakjelasan proyek Meikarta di bawah kewenangan Pemda Jawa Barat atau Pemkab Bekasi.

"Awalnya ada perbedaan persepsi antara Pemda Jabar dengan Pemda Bekasi. Kemudian, kami dipanggil DPR. Akhirnya, Kemendagri mengundang rapat, kemudian saya menugaskan Dirjen Otda untuk mengundang mereka (Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi). Intinya, kewenangan memberi izin itu ada pada pemerintah Kabupaten Bekasi," terang Tjahjo.

Walau begitu, koordinasi terkait perizinan proyek Meikarta tetap melibatkan Pemda Jawa Barat.

"Ya, hanya koordinasinya dengan pemerintah Jabar," tegas Tjahjo.

Mengenai dugaan korupsi yang terjadi di tengah perizinan, Tjahjo mengklaim tidak tahu apa-apa.  Menurut dia, bila di kemudian hari terdapat masalah terkait Meikarta maka hal tersebut bukan lagi tanggung jawab pihaknya.

"Soal di kemudian hari ada masalah, itu bukan kewenangan kami," elak Tjahjo. [ald]