Berita

Yudi Syamhudi Suyuti/Net

Politik

Keadilan Mati, Maka Demokrasi Dan HAM Juga Ikut Mati

RABU, 16 JANUARI 2019 | 10:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Masyarakat sipil yang dihukum atas tuduhan bermacam-macam seperti makar, penyalahgunaan UU ITE dan pencemaran nama baik jumlahnya tidak sedikit. Kemungkinan mencapai ratusan orang.

Demikian disampaikan Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti, Rabu (16/1).

"Dan ini termasuk yang terjadi pada istri saya, Nelly Siringoringo yang jelas sekali terjadi kriminalisasi atas tuduhan UU ITE melalui tangan Lippo Group yang saat ini sedang didakwa negara sebagai korporasi jahat. Ternyata dalam persidangan Lippo, juga diungkap dugaan terjadi intervensi para pembantu Jokowi," tutur Yudi Syamhudi.


Masih banyak contoh kasus kriminalisasi lain. Menurutnya, ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena jika ada sekelompok kecil berkuasa menggunakan negara sebagai instrument kekuasannya, maka negara termasuk "criminal justice system". Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang ada di dalamnya tentu akan menjadi lemah.

"Sehingga para aparatur dan penegak hukumnya pun pada akhirnya tidak akan mampu menegakkan keadilan. Dan jika keadilan telah mati, maka negara, demokrasi dan HAM juga menjadi mati," tutup Yudi Syamhudi.

Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) didirikan sebagai sebuah jaringan untuk memenangkan hak-hak kemanusiaan dan kemerdekaan secara utuh dengan kepentingan rakyat untuk tegaknya kemanusiaan yang adil dan beradab di dunia internasional. Jika rakyat kuat, maka negara akan kuat, begitu juga jika Indonesia kuat, maka dunia akan kuat. [rus]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya