Pemerintah Mendatang Harus Kuat Hadapi Kasus HAM

Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan karena menyangkut hak dasar manusia.

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie yakin pemerintah sebenarnya mampu menyelesaikan berbagai utang kasus HAM masa lalu. Asalkan, mau berkomunikasi dengan pejabat tinggi negara lain untuk mengeksekusi kasus tersebut.

“Jangan sampai masalah ini hanya seperti surga telinga saja bahwa kita akan menyelesaikan. Tapi begitu terus tidak pernah selesai. Masalah ini harus dituntaskan karena kita berada pada transisi generasi dimana anak cucu kita yang merupakan generasi milenial belum tentu bisa menuntaskan ini,” terangnya dalam diskusi bertajuk ’Tragedi ’97-’98 Jangan Amnesia’ di Jakarta, Selasa (15/1).

Dia ingin pemerintahan ke depan lebih kuat dalam menghadapi kasus HAM. Secara substansi, kasus ini tidak boleh didiamkan. Sementara secara eksistensi, penegakan hukum harus diperkuat.

“Orang-orang yang diduga pelaku pelanggar HAM masih bergentayangan, itu artinya hukum kita lemah,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Nusantara Human Right Watch, Farid Husen mendesak Jokowi untuk berkomitmen menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa di tahun 1997 hingga 1998. Sebab, kasus itu sudah 20 tahun berlalu dan tanpa kejelasan.

"Jika di akhir periodenya Jokowi bisa menuntaskan kasus penghilangan paksa ini, maka akan jadi legacy bagi Jokowi dan ini bisa dimulai dengan Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen," terangnya. [ian]