Debat perdana calon presiden-wakil presiden pada 17 Januari 2019 diyakini tidak akan berkualitas. Pasalnya, debat tidak mempertanyakan kasus secara spesifik.
"Debat Pilpres tanpa mengangkat sebuah kasus spesifik hanya akan menjadi perdebatan seremonial yang bersifat normatif dan jauh dari susbtantif," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), M. Andrean Saefudin, Selasa (15/1).
Format debat seperti itu, menurut hemat dia, hanya akan menjadi kegiatan formalitas belaka dan tidak mampu menjawab atensi publik terhadap isu-isu spesifik tersebut.
Dia mengatakan publik berhak tahu langkah konkret dua pasangan capres terkait upaya memberantas maraknya mafia peradilan, penuntasan kasus BLBI, Century, korupsi mega proyek Meikarta yang melibatkan korporasi dan pejabat pemerintah termasuk adanya dugaan keterlibatan Mendagri, teror terhadap institusi KPK, aktor intelektual pembunuhan Munir yang masih berkeliaran, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.
Respons masing-masing kandidat atas sejumlah kasus spesifik tersebut, tambahnya, menjadi satu parameter yang menunjukkan seberapa besar komitmen dan rekam jejak yang dimiliki pasangan calon. Ketika tidak ada pembahasan yang bersifat kasuistik maka kandidat akan mengeluarkan argumen yang normatif dan retoris.
"Visi misi isi capres harus diuji dan dihadapkan dengan kasus-kasus yang terjadi di republik ini. Perlu diingat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum, bukan penjaga moral publik," tukas M. Andrean Saefudin.
[dem]
