Berita

Amin Rais/Net

Politik

Amin Rais Merinci 3 Bukti Pemerintahan Jokowi Sangat Otoriter

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 14:27 WIB | LAPORAN:

Pemerintahan Jokowi-JK dinilai cenderung sangat otoriter. Jauh dari kehidupan demokrasi yang selama ini diidamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menegaskan, selama empat tahun terakhir berkuasa, Jokowi sudah mengubah wajah, isi, dan arah demokrasi negeri ini.

"Jadi Pak Jokowi itu emoh demokrasi, memang tidak mau," ujar Amien dalam diskusi bertajuk "Refleksi Malari Ganti Nahkoda Negeri?" di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).


Lebih lanjut Amien Rais menyebutkan beberapa ciri yang mengindikasikan bahwa pemerintahan Jokowi sangat otoriter.

Pertama, kata Amien Rais, dikriminalisasinya beberapa tokoh oposisi yang kritis.

"Setiap dari oposisi harus dibasmi. Nah ini Om Joko itu pekerjaannya memang mengempeskan oposisi. jadi kalau bisa partai-partai yang tidak bergabung itu dipecah belah, dikucilkan, sehingga ketakutan," jelasnya.

Ciri yang kedua, lanjut mantan ketua MPR ini, hampir semua media massa di kuasa parpol pendukung pemerintahan.

"Hampir 95 persen. Pak Harto saja tidak mampu. Jadi memang Om Joko ini luar biasa. Sehingga the minds of the people itu, pikiran masyarakat kebanyakan itu dibentuk apa maunya media massa itu," urainya.

Adapun ciri ketiga, tambah dia, yakni tindak pidana korupsi bernilai fantastik menyeret banyak pejabat pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

"Jadi ada teori politik bahwa ada korelasi positif antara kekuasaan dan tindak korupsi. Makin tinggi kekuasaan makin menjulang korupsinya. bagaimanapun juga korupsi terbesar pasti ada di Istana dan sekitarnya. itu pasti," tegasnya.[wid]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan Bantuan Sosial

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:21

Ayam Mati di Lumbung Listrik

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:04

Narasi 'Sell Indonesia' Manipulatif

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:52

Krisis 1998 Meninggalkan Trauma Strategis

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:28

Titin Rita Lestari, Air Mata yang Tak Sempat Jatuh

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:09

Sangat Janggal Kejagung Tak Periksa Nanik S Deyang

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:01

BUMD Didorong Bertransformasi sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:35

Farhan Pastikan Bandung Aman Hadapi Musim Liburan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:19

Bosnia-Herzegovina Gagal Bungkam Tuan Rumah Kanada

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:07

Jaringan Narkoba Sumsel-Jabar Dibongkar Polisi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:35

Selengkapnya