PBB Tidak Mungkin Netral Dalam Pilpres, Tunggu Akhir Januari

. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2019.

PBB pasti akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Namun pasangan mana yang akan didukung, Yusril mengatakan akan diputuskan pada akhir Januari ini dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Demikian disampaikan Yusril menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan pidato di hadapan 287 Caleg PBB se-Provinsi Jambi dan 250 pengurus wilayah dan cabang PBB se-Jambi, Selasa (15/1). Kehadiran Yusril dalam rangka konsolidasi dan pemantapan para Caleg untuk menghadapi Pemilu 2019.

Menjawab pertanyaan adanya deklarasi para Caleg PBB dalam mendukung salah satu paslon, Yusril mengatakan deklarasi itu tidak mengatasnamakan partai melainkan oleh pribadi caleg.

Kalaupun kegiatan itu terorganisir, lanjut Yusril, dia mengatakan bahwa pengorganisasian itu bukanlah dilakukan oleh partai maupun organ partai. Yusril memberi contoh di Sumatera Utara, deklarasi itu dilakukan oleh 23 dari 668 caleg PBB yang ada di Sumut.

"DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi-deklarasi itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain," ungkap dia.

PBB, tambah Yusril adalah partai berdaulat, yang langkah politiknya tidak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai dituntut untuk menaati keputusan partai.

Ditanya apa yang dilakukannya sebagai penasehat hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf, Yusril mengatakan dia berkepentingan agar Pemilu berjalan secara jurdil.

Sebagai partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tidak ada kebijakan-kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan umat Islam.

"PBB tidak sekedar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama," tegas Yusril.

Terakhir, Yusril juga mengatakan bahwa dirinya telah memberikan advis secara langsung kepada Presiden Jokowi agar tidak pernah ada kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam, apalagi memberi angin kepada bangkitnya kembali Komunisme.

"Pak Jokowi sepakat dengan hal itu," tutup Yusril mengakhiri keterangannya. [rus]