DPR: Mendagri Itu Bapaknya Pejabat, Jangan Sampai Melukai Rakyat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pasti memahami tugas penting seorang pejabat publik baik di daerah maupun pusat untuk menjaga integritas.

Terlebih, Mendagri erat kaitannya dengan pejabat pemerintah dari akar rumput hingga ujunh ranting.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria menanggapi dugaan jejak Mendagri Tjahjo dalam skandal perizinan proyek Meikarta, merujuk kesaksian Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (Senin, 14/1).

"Saya tentu berharap bahwa tidak akan ada masalah karena Mendagri itu menteri yang utama, sentral, menjadi teladan, contoh bagi seluruh pejabat. Tidak hanya di daerah ya, bahkan di pusat sampai ke tingkat gubernur l, bupati, walikota, camat, kelurahan, desa, sampai RT. Itu teladannya," tutur Riza di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/1).

"Bapaknya pejabatlah kira-kira begitu," imbuh ketua DPP Gerindra tersebut.

Namun begitu, ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam penanganan skandal proyek prestisius milik Lippo Group tersebut.

"Jadi KPK tuh harus independen, netral, profesional, berintegriras, dan harus berani. Harus jujur tidak boleh tebang pilih dan juga tidak boleh menarik-narik orang yang tidak terlibat tapi juga kalau ada orang yang terlibat tidak boleh juga disembunyikan," kata Riza.

Lebih lanjut, Riza pun menyinggung pernyataan calon presiden Prabowo Subianto bahwa korupsi di Indonesia sudah kronis, ibarat penyakit kanker stadium empat.

"Jadi janganlah melukai hati rakyat. Jangan sampai pejabat melukai hati rakyat," pungkasnya.[wid]