Berita

Foto: RMOL

Politik

Mantan Mendagri: Jokowi Berpotensi Jadi Pengkhianat Negara

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 12:43 WIB | LAPORAN:

. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi menjadi seorang pengkhianat bangsa ini, jika tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok terus dibiarkan masuk ke dalam negeri.

Hal itu disampaikan mantan Menteri Dalam Negeri, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid dalam diskusi bertajuk "Refleksi Malari: Ganti Nahkoda Negeri?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Syarwan pun mengaku dirinya sering mengingatkan Jokowi untuk tidak tinggal diam dengan banyaknya TKA asal Tiongkok yang masuk. Sebab, keberadaan mereka bisa mengancam kedaulatan bangsa ini.


"Saya pernah bilang ke Pak Jokowi. Kalau seandainya Anda selalu membiarkan tenaga kerja China masuk terus ke Indonesia, maka akan hancur negara ini," ungkap Syarwan

"Kalau Anda membiarkan itu terjadi. Anda berpotensi sebagai pengkhianat bangsa ini. Saya katakan pada usia saya yang sudah tua ini tidak untuk mencari jabatan. Saya tidak akan biarkan itu terjadi," lanjutnya.

Syarwan menegaskan kedaulatan bangsa ini tengah terancam. Buktinya, ada banyak negara kini di tengah ambang kehancuran akibat membiarkan pekerja asal Tiongkok masuk ke negerinya.

Sebab menurut Syarwan, masuknya TKA itu merupakan bagian dari proxi war yang tengah dilancarkan Tiongkok.

Hal itu, sambung Syarwan, sebagaimana terjadi di Tibet, Nepal, Zambia, dan lain sebagainya. Yang mana di negara-negara itu, Tiongkok mengirimkan "pasukannya" dengan dalih melindungi industri mereka.

"China (Tiongkok) membangun proxi war. Membangun tahapan awal. Mereka mudah sekali membuat keributan di negeri ini, mereka dengan mudah dengan masuk ke Indonesia, dengan alasan melindungi aset mereka," pungkas Syarwan. [jto]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya