Konsep awal mula pembangunan Batam untuk menyaingi Singapura sebagai pusat bisnis. Untuk mencapai itu maka Batam harusnya menjadi Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia, bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), apalagi ex-officio.
Tapi rumor yang berkembang menjadikan BP Batam dikelola oleh Walikota atau menjadi ex-officio.
"Tentu saja memupuskan harapan kita semua Batam mampu menyaingi Singapura apalagi melampauinya. Kalau melihat potensi Batam harusnya bisa melampaui Singapura," tutur Direktur Eksekuti INDEF, Enny Sri Hartati dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/1).
Itu bisa dilihat setidaknya ada 60 ribu pertahun Vessel melintasi selat Philips yang berada di antara Pulau Batam dan Pulau Singapura. Volume trafiknya tiga kali volume trafik Terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik Terusan Suez.
Dari sekitar 200 Vessel dan 150 tanker perhari yang lalu lalang ada sekitar 72 persen tanker melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28 persen via Selat Makasar dan Selat Lombok.
Sementara, perputaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara 84 miliar dolar AS sampai dengan 250 miliar dolar AS per tahun. Selain itu, lanjut Enny, Batam merupakan wilayah terdepan perbatasan negara. Sangat strategis baik secara militer, ekonomi dan politik.
"Batam dan wilayah sekitarnya adalah buffer zone negara Indonesia," ujarnya.
Melihat peta wilayah yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga, Enny berpendapat, pengelolaan ruang laut, darat, dan udara di wilayah Batam dan pulau lainnya seharusnya di bawah pengawasan dan pengendalian langsung pemerintah pusat.
Jika ingin bersaing dengan negara tetangga, tegas dia, maka penting mempertahankan Batam menjadi Free Trade Zone (FTZ).
"Wilayah ekonomi di Batam sudah jadi, tinggal ditambah sedikit saja. Dengan begitu mamp menggaet lebih banyak investor. Bukan sebaliknya, malah dikerdilkan, dengan mempersempit ruang geraknya," kritiknya.
Apalagi, FTZ Batam berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head to head dengan FTZ di negara lain.
"Negara tetangga sudah mengimplemntasikan FTZ dan banyak berhasil, bukannya kita saingi mereka dengan kepastian regulasi, peraturan yang mengikat, ketersediaan Iahan, fasilitas infrastruktur yang menunjang hingga insentif," paparnya.
[wid]
