Anggota DPRD Empat Provinsi Tidak Pernah Laporkan Jumlah Hartanya

Sebanyak sepuluh lembaga legislatif tingkat provinsi menjadi yang terendah dalam kepatuhan melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan menyebut bahwa yang paling rendah salah satunya adalah DPRD DKI Jakarta.

"Dari tingkat legislatif salah satunya DPRD provinsi yaitu 106 anggota DPRD DKI tidak pernah lapor atau laporan nol persen," ungkapnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

DKI tidak seorang diri, tiga daerah lain yakni DPRD Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara juga mencatatkan laporan nol persen.

Dengan rincian Lampung terdapat 77 wajib lapor, Sulawesi Tengah 33 wajib lapor, dan Sulawesi Utara sebanyak 6 wajib lapor.

Provinsi lain yang masuk dalam 10 besar tingkat kepatuhan rendah dalam pelaporan LHKPN adalah Banten 1,19 persen dari 84 wajib lapor, Aceh 1,30 persen dari 77 wajib lapor.

"Selanjutnya Papua Barat 1,82 persen dari 55 wajib lapor, Papua 2,27 persen dari 44 wajib lapor, Kalimantan Tengah 2,33 persen dari 43 wajib lapor, dan Jawa Timur 3,23 persen dari 93 wajib lapor," jelas Pahala. [wah]