Jubir Demokrat Ikutan Sentil Arsul Sani Soal Kasus Munir

Masalah HAM masa lalu kembali memanas jelang debat capres-cawapres yang akan dihelat perdana pada Kamis (17/1) pekan ini.

Terlebih, setelah Ikatan Kamar Dagang Indonesia (Ikadin) membeberkan data penegakan HAM semasa pemerintahan Jokowi lebih buruk dari era Susilo Bambang Yudhoyono.

Juga menyoal penculikan sejumlah aktivis 98 yang dituduhkan kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Terbaru, anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mempertanyakan hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kematian aktivis HAM, Munir yang dibentuk di era pemerintahan SBY. 

"Kasus Munir yang terjadi di awal pemerintahan Pak SBY, sudah dibentuk TGPF juga toh juga belum selesai, dan sampai sekarang tidak selesai," kata Arsul yang sekjen DPP PPP berbicara dalam program Mata Najwa episode 'Jelang Ronde Pertama'. Hadir pula koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandio, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean ikut menyentil pemahaman Arsul tentang kasus Munir.

"Kanda @arsul_sani, Munir itu tewas dibunuh di tangan pemerintahan Megawati bukan SBY,” tulis Ferdinand lewat akun Twitternya, Senin (14/1).

7 September 2004, Munir meninggal dunia dalam perjalanan menuju Belanda dengan menunpang pesawat Garuda Indonesia bernomor penerbangan GA 974. Mantan Direktur Eksekutif LSM Imparsial itu ditemukan tak bernyawa di kursi pesawat dua jam sebelum pesawat mendarat di Armsterdam.

Sementara SBY baru dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2004.

"Masa kanda berani tebar hoax terbuka di tv?" kicaunya lagi.[wid]