. Upaya massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 Solo Raya dinilai mendelegitimasi kepolisian. Mereka menuding kepolisian yang menghalangi para peserta hadir ke tablig akbar, padahal acara tersebut belum mengantongi izin resmi.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98), Willy Prakarsa menanggapi aksi kepolisian yang menghalangi para peserta hadir ke tablig akbar PA 212 Solo Raya karena tidak ada izin, di Jalan Slamet Riyadi kawasan Gladag, Solo, Minggu (13/1).
"Ini ada upaya mendelegitimasi kepolisian. Tidak bisa dipungkiri kalau massa ini kebanyakan dari ormas yang dibubarkan yaitu HTI," ujar Willy, Senin (14/1).
Menurutnya, ada skenario khusus untuk menggiring opini agar masyarakat tidak percaya kepada kepolisian. Dia pun heran, kenapa jadi polisi kena getahnya padahal mereka yang tidak patuh aturan.
"Sudahlah, jangan bikin hoax lagi, seolah-olah terzalimi tidak boleh ikut pengajian. Acara itu ilegal, tidak ada izin. Itu pun bukan pengajian tapi kegiatan politik arahnya ke 02 (Prabowo-Sandi)," tuding Willy.
Lebih lanjut dia mengingatkan agar para peserta maupun panitia bisa taat pada aturan yang berlaku. Ditegaskannya, pemberitahuan dan perizinan itu berbeda, apalagi jumlah peserta ribuan dari berbagai daerah.
"Sebagai warga negara yang baik dan muslim yang baik, seharusnya taat aturan. Bukan malah bentak-bentak polisi, lantas memojokkan polisi yang bertugas seolah-olah mereka menghalangi acara tablig akbar. Yang polisi lakukan itu mengamankan agar situasi berjalan kondusif," tutur Willy.
Lebih jauh, Willy memastikan upaya yang dilakukan kepolisian melakukan penyekatan sudah tepat lantaran acara tersebut jelas ilegal. Dan disayangkan, PA 212 Solo Raya justru ngotot bahwa dalam mengemukakan pendapat hanya pemberitahuan.
[rus]
