Pengamat: Apa Relevan BP Batam Dikelola Walikota?

Wacana melebur kepemimpinan BP Batam dengan Walikota Batam dikritik sebagai kebijakan yang salah kaprah.

Pakar kebijakan pubik, Danang Girindrawardana mengingatkan, pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free trade zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak zaman pemerintahan Soeharto. Dengan konsep ini diharapkan BP Batam menjadi gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

Seperti kawasan industri di Hanoi dan Penang, kata Danang, yang diserahkan ke pemerintah daerah tapi kelembagaannya diperkuat. Sehingga ketika terjadi masalah bisa langsung koordinasi dengan pusat, tanpa perlu dahulu lobi-lobi.

"Kita sekarang bicara Indonesia yang birokrasinya berbelit-belit, mengurus BP Batam yang punya ekspektasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apakah relevan jika dikelola oleh walikota? Belum lagi di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah," kritiknya.

BP Batam pun diharapkan bisa mendongkrak ekonomi nasional. Tapi dikelola daerah yang jika mendapat tekanan dari pusat langsung menciut.

"Belum lagi, pengambilan kebijakannya harus lobi sana-sini. Ini tidak logis pasti ada apa-apanya, dan banyak kepentingan di belakangnya," tegasnya.

Seharusnya, sambung dia, melihat potensi BP Batam menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor sepatutnya diberikan power lebih dengan pengelolaan yang lebih profesional. Sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia.
Bukan malah dilemahkan dan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas.

"Lantas, untuk menarik dan mengelola investor besar, masa hanya urus di daerah. izin investasi kan ada  BKPM, ada juga Kementrian Perekonomian, Kementerian Keuangan. Investor kan butuh kepastian, kalau sudah rancu seperti  ini, investor bisa pada lari," ujarnya.[wid]