. Sorotan tajam kepada KPU yang banyak bermunculan belakangan ini masih terbilang wajar, sebab sifatnya masih berupa kritik yang harus dianggap lazim dalam alam demokrasi.
Demikian disampaikan penagamat politik yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, Jumat (11/1).
Namun demikian, dia bisa memahami beban mental yang dirasakan oleh KPU dalam menerima kritik dari masyarakat yang memang terasa sangat tajam dan pedas.
"Tetapi itulah konsekuensi jabatan sebagai anggota KPU, harus kuat mental dan tidak mudah
baper," kata Said Salahudin kepada redaksi, Jumat (11/1).
Kalau ada kritik dan pertanyaan publik, KPU cukup menjelaskannya dan memberikan respons secara arif dan bijaksana.
"Begitu perintah peraturan perundang-undangan," ujar Said Salahudin.
Cara bersikap, bertindak dan bertutur kata Anggota KPU yang demikian itu dimaksudkan demi menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas lembaga KPU.
Ditambahkan, Said Salahudin, Presiden, Kapolri, KPU dan pihak-pihak lainnya harus dapat membedakan antara kritik, protes, pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah yang masing-masing memiliki irisan yang tipis sekali.
Oleh sebab itu, semua pihak sebaiknya tidak mudah mengkualifisir suatu kritik dan protes yang ditujukan kepada KPU sebagai perbuatan pidana.
"Kalau suatu pendapat bermuatan penghinaan atau fitnah kepada pribadi anggota KPU, itu baru bisa dimasukan sebagai tindak pidana," demikian Said Salahudin.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan, aparat keamanan tidak boleh tinggal diam terkait upaya pelemahan KPU. Jokowi menanggapi pernyataan Ketua KPU Arief Budiman menilai ada pihak yang berusaha mendelegitimasi KPU saat ini.
Selain orang gila boleh memilih, ketidaknetralan KPU terkait penomoran capres dan cawapres, kotak kardus, belakangan ribut soal isu tujuh kontainer surat suara tercoblos.
[rus]
