. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan memeriksa sejumlah orang, termasuk anak buah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masuk dalam daftar saksi.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk jalani pemeriksaan.
"Saya sebagai saksi kasus Bu Neneng (Neneng Hasanah Yasin)," ujar Soni di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/1).
Soni mengaku diminta penyidik menjelaskan soal permasalahan perizinan pembangunan Meikarta. Utamanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi.
"Substansinya pembangunan sudah berjalan sementara perizinan belum lengkap," ungkap Soni.
Soni menyatakan pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan dengan pertanyaan yang cukup banyak.
"Ada sekitar 15-an pertanyaan," demikian Soni.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka yang terdiri dari unsur pejabat dan PNS di Bekasi, serta pihak swasta.
Mereka adalah Bupati Bekasi, Neneng Hasanah; Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor; Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.
Adapun dari pihak swasta adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
Untuk empat tersangka unsur swasta, saat ini sudah masuk tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.
[jto]
