Sekjen Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto/RMOL
. Kejahatan korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) diduga dilakukan terencana.
"Soal korupsi di Kemenpora ini ada desain atau dilakukan by design," ujar Sekjen Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto dalam diskusi "Lingkaran Dana Hibah Kemenpora" di Pos Pemenangan Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Kamis (10/1).
Dana hibah, dijelaskan Satyo, merupakan dana yang tidak terdaftar dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) kementerian. Penyaluran dana hibah berdasarkan pengajuan.
"Jadi ini tidak ada dalam isian DIPA pada tahun sebelumnya karena ini sifatnya hibah yang bisa diajukan oleh badan yang menginduk ke Kemenpora seperti KONI," jelasnya.
Sehingga, kata Satyo Purwanto, korupsi yang terjadi di Kemenpora adalah penyaluran hibah sudah barang tentu merupakan hasil pembahasan. Setidaknya, saat proposal diajukan.
"Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya," tegasnya.
KPK mengungkap kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora untuk KONI dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Desember 2018 lalu.
Dari operasi senyap itu, KPK menetapkan lima tersangka, tiga diantaranya merupakan penerima suap. Mereka adalah Deputi IV Kemenpora, Mulyana; PPK Kemenpora, Adhi Purnama; dan Staf Kemenpora, Eko Triyanto.
Adapun sebagai pihak diduga pemberi suap adalah Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy; dan Bendahara Umum KONI, Jhoni E Awuy.
Alat bukti yang diamankan KPK berupa uang tunai senilai Rp. 318 juta, buku tabungan dan ATM dengan saldo sekitar Rp. 100 juta, satu unit mobil Chevrolet dan bingkisan uang tunai di KONI senilai Rp. 7 miliar.
[rus]
