Menaker Dan Sepuluh Kepala Daerah Juga Dilaporkan Karena Urusan Salam Jari

. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri serta sepuluh kepala daerah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena diduga melakukan kampanye terhadap satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Laporan tersebut disampaikan sejumlah pengacara yang tergabung dalam Koordinator Bela Islam (Korlabi).

Pelapor yang juga Wakil Ketua Korlabi, Azam Khan mengatakan, pelaporan ini dilakukan karena para pejabat publik itu diduga kuat melakukan dugaan pelanggaran Pemilu dengan mengacungkan satu jari dalam kesempatan yang berbeda. Tindakan tersebut diduga merupakan kampanye terselubung untuk Capres-Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Atas laporan ini Kami harap Bawaslu memprosesnya demi keadilan," kata Azam, Rabu (9/1) malam.

Selain itu, Korlabi juga mengkritik Bawaslu yang menindak cepat Gubernur Anies Baswedan atas dugaan pelanggaran kampanye. Namun disayangkannya Bawaslu hanya diam dengan tidak menjemput bola jika dugaan pelanggaran itu dilakukan kubu Jokowi-Maruf Amin.

"Kepala daerah se-Riau mengacungkan tangan dianggap tidak ada masalah.  Begitupun juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hanif Dhakiri mengacungkan tangan. Bawaslu mengetahui hal itu kenapa Bawaslu diam," tegas Azam.

Korlabi melaporkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menaker Hanif Dhakiri, Bupati Siak Syamsuar, Bupati Plalawan Muhammad Harris, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Bupati Indragiri Hilir H Muhammad Wardan, Bupati Kwantan Singingi Mursingi, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasyir, Bupati Rokan Suyatno, Walikota Pekanbaru Firdaus, dan Wakil walikota Dumai Zulkifli A.S.

Dalam laporan bernomor 02/LP/PP/RI/00.00/1/2019 itu, mereka melampirkan sejumlah bukti video rekaman aksi para terlapor, dan tangkap layar sebuah berita media online yang berjudul "Kepala Daerah Se-Riau Dukung Jokowi, Mendagri: Boleh". [jto]